Network
SEMARANGKU - Pasca kemenangan Joe Biden atas Donald Trump, China masih yakin bila Donald Trump masih bisa memberikan sanksi.
China tahu bahwa Donald Trump tidak dijadwalkan untuk meninggalkan kursi kepresidenannya selama dua bulan setelah kekalahannya dalam pemilihan umum dari Joe Biden.
Dalam sisa kurun waktu itu, China yakin bila Donald Trump masih bisa memperluas tindakan Amerika Serikat (AS) terhadap Hong Kong.
Baca Juga: Masuk Link apb.kemdikbud.go.id Pakai KTP NIK, Cek Penerima Bantuan Rp 1 Juta dari Pemerintah
Baca Juga: Gahar! Telkomsel Bagikan Hadiah Rp1,5 Juta, Oppo Reno F4+, Paket Internet 1 Tahun, Ini Cara Dapatnya
Setelah pemilu AS, pemerintahan Trump masih bisa memberlakukan sanksi baru pada mereka yang berasal dari China dan Hong Kong yang diyakini terlibat dalam mengikis otonomi terbatas wilayah itu.
Selama beberapa bulan terakhir, pemerintahan Donald Trump telah memberikan dukungannya di belakang para pengunjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong.
AS, seperti halnya Inggris dan Jerman, mengecam pengusiran empat anggota parlemen pro-demokrasi China dari badan Dewan Legislatif Hong Kong.
Baca Juga: Solusi Makan, Belanja, dan Transportasi dari Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini
Selama beberapa bulan terakhir, pemerintahan Donald Trump telah memberikan dukungannya di belakang para pengunjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong.
Dalam sejarahnya, Inggris merebut Pulau Hong Kong pada 1842 setelah mengalahkan China dalam Perang Candu Pertama.
18 tahun kemudian, pada 1960, Beijing dipaksa menyerahkan Kowloon, kawasan di seberang Hong Kong, setelah Perang Candu Kedua.
Baca Juga: Jokowi Tegas! Ini Nasib Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, Usai Kapolda Metro Jaya-Jabar Dicopot
Untuk menguatkan kontrol di kawasan tersebut, pada tahun 1898 Inggris menyewa lahan yang sebagian besar berada di sisi utara -yang dikenal sebagai New Territories- dengan janji akan mengembalikannya kembali ke Cina dalam 99 tahun.
Pada 1982, dimulailah perundingan yang sulit antara London dan Beijing terkait prosedur dan syarat-syarat pengembalian Hong Kong ke China. Hong Kong menerapkan sistem ekonomi dan politik yang sangat berbeda dengan China daratan.
Tepat pada 1 Juli 1997, Hong Kong kembali menjadi milik China, yang menerapkan kebijakan dua Cina untuk memberikan keleluasaan kepada Hong Kong mempertahankan sistem sosial, ekonomi, dan politiknya.
Baca Juga: Kuota Internet Gratis Kemdikbud November Cair Minggu Depan, Ternyata Segini Jumlah Kuotanya
Akhirnya, China setuju untuk memerintah Hong Kong dengan prinsip 'satu negara, dua sistem' di mana Hong Kong akan mendapatkan otonomi luas, kecuali untuk urusan pertahahanan dan luar negeri selama 50 tahun setelah dikembalikan ke China.
Hong Kong menjadi Kawasan Administratif Khusus, yang bermakna Hong Kong dibiarkan untuk memiliki sistem hukum tersendiri, sistem multipartai, dan sejumlah hak termasuk kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul.
Untuk menjamin hak-hak khusus tersebut Hong Kong memiliki konstitusi mini, yang disebut Basic Law, dengan tujuan utama memilih pemimpin atau kepala eksekutif sesuai dengan 'prosedur demokratis dan hak pilih universal'.
Baca Juga: Taiwan Tambah Tak Berdaya Hadapi China, Perang Saja Belum Pesawat Tempur Jet F-5 Jatuh Sendiri
Proses kembalinya Hong Kong ke China ini menuai gelombang protes dari para pengunjuk rasa pro-demokrasi yang dianggap didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat.
Pada perkembangannya hingga beberapa bulan terakhir, pemerintahan Amerika Serikat melalui Donald Trump telah memberikan dukungannya di belakang para pengunjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong.
AS, seperti halnya Inggris dan Jerman, minggu ini mengecam pengusiran empat anggota parlemen pro-demokrasi China dari badan Dewan Legislatif Hong Kong.
Baca Juga: Joe Biden Akan Tunjuk Wanita Sebagai Menhan Amerika, Michele Flournoy Urus Konflik China dan AS
China tetap teguh dan dengan tegas, China melalui The Global Times menyatakan bahwa Hong Kong telah kembali ke China.
Oposisi Hong Kong harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh rakyat China. Jika mereka menolak kembalinya Hong Kong, mereka lebih baik bermigrasi ke negara-negara Barat yang mereka agung-agungkan. ***
