Network
Baca Juga: Lens vs PSG: Pasukan Thomas Tuchel Dikalahkan Tim Promosi Ligue 1
PVH pada tahun lalu mengumumkan bahwa mereka menambahkan Xinjiang sebagai yurisdiksi yang tunduk pada “kebijakan negara yang dibatasi", yang berarti bahwa perusahaan tersebut tidak akan melarang pemegang lisensi produknya untuk memproduksi barang jadi di Xinjiang.
“Sebagai bagian dari strategi rantai pasokan jangka panjang kami yang berkelanjutan, kami telah berkomunikasi selama enam tahun terakhir bahwa kami mengurangi jejak manufaktur, tekstil dan kapas kami di China dan meningkatkan vertikalitas kami di lokasi manufaktur lainnya,” kata PVH.
Ketika hubungan AS-China memburuk dalam beberapa tahun terakhir, perlakuan China terhadap Uygur, etnis minoritas Muslim yang sebagian besar berbasis di wilayah tersebut, telah menjadi salah satu masalah yang paling diperdebatkan.
Baca Juga: Huami Rilis Amazfit Neo, Jam Tangan Pintar dengan Daya Kuat Hingga 1 Bulan, Cek Spesifikasinya!
Baca Juga: Hore! Pemberian BLT Rp600 Ribu Akan Lanjut Hingga 2021, Cek Keterangannya!
Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri menuduh pemerintah Tiongkok telah menahan sekitar 1 juta orang Uygur dan etnis Muslim lainnya di kamp-kamp penahanan di daerah tersebut.
Atas tuduhan tersebut, Tiongkok telah berulang kali membantah telah melakukan penganiayaan terhadap orang Uighur di tempat yang disebut sebagai pusat pelatihan kejuruan yang juga diklaim berhasil memerangi ekstremisme dan kekerasan.
Sanksi Xinjiang dan larangan impor barang yang diproduksi dengan kerja paksa telah memberi AS sikap terkuat tentang masalah ini.
Baca Juga: Alhamdulillah! BLT Subsidi Gaji Akan Diberikan Hingga Juni 2021, Simak Selengkapnya!
