Network
"Apa yang belum kami lakukan dan apa yang tidak ingin kami lakukan adalah menyatakan dukungan apa pun atas upaya normalisasi hubungan atau merehabilitasi Assad atau mencabut satu sanksi terhadap Suriah atau mengubah posisi kami untuk menentang rekonstruksi Suriah, sampai ada kemajuan yang tidak dapat diubah menuju solusi politik, yang kami yakini perlu dan vital. "Kata Blinken.
AS telah menangguhkan kehadiran diplomatiknya di Suriah sejak 2012.
Blinken mengatakan dalam sembilan bulan sejak Presiden Joe Biden menjabat pada 20 Januari, Washington telah berfokus pada perluasan akses kemanusiaan ke Suriah.
AS mempertahankan kampanye melawan kelompok ISIL (ISIS) dan memperjelas komitmen AS untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah al-Assad.
Di bawah Undang-Undang Ceasar Washington yang disahkan tahun lalu, AS telah berusaha mencegah upaya rekonstruksi atau kesepakatan perdagangan dilakukan tanpa terlebih dahulu memberlakukan reformasi hak asasi manusia.
Tetapi Suriah belum menjadi prioritas kebijakan luar negeri bagi pemerintahan Biden, kata para analis, karena AS sebagian besar berkonsentrasi untuk melawan China. Pemerintah belum menerapkan sanksi di bawah Undang-Undang Caesar.
"Ketika kita bergerak maju dalam waktu ke depan, menjaga kekerasan, meningkatkan bantuan kemanusiaan, dan memfokuskan upaya militer kita pada setiap kelompok teroris yang menimbulkan ancaman bagi kita atau mitra kita. Ini akan menjadi area fokus yang penting bagi kami," kata Blinken.***
