Muhyiddin Yassin memberikan iming-iming imbalan reformasi politik dan pemilu, antara lain:
-
Mengamandemen konstitusi untuk membatasi masa jabatan Perdana Menteri menjadi dua masa jabatan lima tahun.
-
Memperkenalkan Undang-Undang “anti-hopping” agar pejabat terpilih tidak bisa pindah partai.
-
Usia minimum pemilih diturunkan menjadi 18 tahun.
Tetapi para partai oposisi langsung menolak dengan tegas dan mendesak Muhyiddin Yassin untuk mengundurkan diri.
Kabinet Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin sudah goyah sejak Maret 2010.
Karena baik oposisi maupun pemerintah sama-sama mempunyai pendukung yang banyak. Ditambah koalisi yang tidak stabil.
Ini bukanlah kali pertama oposisi mendesak Muhyiddin untuk mundur. Tapi baru kali misi mereka berhasil.
Pada hari Jum’at, 13 Agustus 2021, Muhyiddin mengakui bahwa kali ini adalah kali pertama dia tidak didukung oleh mayoritas warga.
Lalu dia meminta pihak oposisi untuk mendukungnya dan menopang pemerintahannya.