Network
SEMARANGKU – China tertangkap sedang mengumpulkan DNA dari jutaan wanita hamil yang diduga untuk merekayasa virus baru.
Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) dilaporkan memanen DNA dari jutaan wanita hamil di lebih dari empat lusin negara seluruh dunia.
PLA dikatakan telah mengumpulkan DNA melalui tes pra-kelahiran yang dijual melalui Grup BGI China.
Baca Juga: China Disebut Mengancam Kelangsungan Hidup, Jepang Bersumpah Bela Taiwan, Ikutan Perang?
Operasi mengerikan oleh militer China itu diungkap oleh Reuters dan kemudian dikomentari oleh perwakilan AS Darrell Issa sebagai resiko keamanan nasional yang besar.
“Ini hal yang paling menakutkan, meningkatkan kualitas populasi berarti menghilangkan seseorang yang tidak berkualitas,” ujar Issa, dikutip dari Express 9 Juli 2021.
Dia juga mengatakan sebuah virus dapat mudah berkembang pada seseorang atau kelompok yang dipilihnya.
Reuters mengatakan bahwa China ingin berada di jalur menuju dominasi dunia ekonomi, militer, dan farmasi.
Tes pra-kelahiran yang bernama Non-Invasive Fetal TrisomY (NIFTY) mengumpulkan informasi genetik ibu hamil, termasuk negara, tinggi, dan berat badannya.
Grup BGI China telah dituduh pemanenan DNA tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas populasi.
Namun, BGI membantah tuduhan itu dan bersikeras tidak pernah diminta untuk memberikan data tes NIFTY kepada otoritas China.
Kantor berita Fox Business melaporkan operasi itu membuka kasus mengapa China dituduh menutupi asal mula virus corona di Wuhan.
Pengumpulan DNA tersebut juga dikatakan dapat mengungkap bagaimana laboratorium Wuhan berkolaborasi dengan militer China.
Selain itu, Fox Business juga mencatat bahwa China memiliki bank data DNA terbesar di dunia.
Fox Business menambahkan para pejabat AS khawatir data DNA itu akan digunakan untuk meningkatkan tentara secara genetik atau merekayasa virus yang menargetkan orang Amerika.
Penasihat pemerintahan AS memperingatkan bahwa data DNA China juga dapat digunakan untuk memenuhi pasokan makanan di negara itu.
Kemenlu China menanggapi penyelidikan Reuters dan pernyataan dari badan-badan AS tersebut merupakan tuduhan dan fitnah tak berdasar.***
