SEMARANGKU - Di tengah krisis pasca gempa Turki-Suriah, muncul perdebatan tentang benarkah sanksi Barat menghambat distribusi bantuan ke Suriah?
Krisis gempa Turki-Suriah telah memicu perdebatan tentang dampak sanksi dalam memberikan bantuan ke Suriah.
Berhubung karena jumlah kematian dari serangkaian gempa bumi mematikan yang melanda Suriah dan Turki terus meningkat, sebuah perdebatan muncul mengenai apakah sanksi barat terhadap Suriah menghambat bantuan ke negara yang dilanda perang tersebut.
Namun, para ahli mengatakan sanksi berada di urutan paling bawah dari daftar hambatan yang menghambat distribusi bantuan ke Suriah pasca gempa.
Baca Juga: Bantu Cari dan Evakuasi Korban Gempa, Indonesia Kirimkan Tim Basarnas Ke Turki
Perlu diketahui bahwa Suriah telah dilanda konflik sejak protes musim semi Arab (Arab Spring) 2011, ketika pemerintah Bashar al-Assad menanggapi dengan kekerasan terhadap pemberontakan rakyat melawan pemerintahannya.
Assad berhasil mengubah gelombang perang berkat dukungan Rusia dan Iran.
Namun ekonomi Suriah telah hancur dalam proses tersebut.
Negara ini berjuang dengan kekurangan bahan bakar yang melumpuhkan dan sanksi yang ketat.
Baca Juga: Tata Cara Salat Gaib untuk Korban Gempa Turki dan Suriah Tutorial Lengkap
Sekitar 90 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan.
Sebagian besar negara berada di bawah kendali Damaskus, pasukan Kurdi yang didukung AS menguasai timur laut.
Adapun barat laut rumah bagi sekitar empat juta pengungsi internal dan yang paling terpukul oleh gempa bumi.
Wilayah ini dikendalikan oleh kelompok pemberontak, termasuk Hayat Tahrir al-Sham, ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS, PBB, dan UE.
“Penting untuk diingat bahwa ada dua rangkaian sanksi yang terlibat di sini, baik pada rezim Assad maupun Tahrir al-sham (HTS),” ujar Aron Lund, peneliti di Century International, dikutip dari Middle East Eye.
Dia mengatakan bahwa kedua rangkaian sanksi tersebut menyebabkan beberapa bentuk masalah bagi situasi kemanusiaan.
Berhubung karena kehancuran akibat gempa, beberapa organisasi bantuan, termasuk Bulan Sabit Merah Arab Suriah yang berbasis di Damaskus menyerukan pencabutan sanksi terhadap pemerintah Assad.
Damaskus juga meningkatkan retorikanya, menyerukan agar sanksi dicabut.
Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad mengatakan bahwa sanksi terhadap Suriah telah memperburuk bencana.
Namun, banyak analis mengatakan situasinya jauh lebih kompleks.
“Tidak ada hubungan antara sanksi hukuman Barat terhadap rezim Assad dan pengiriman bantuan kemanusiaan. Tidak ada hubungan apa pun,” ujar Charles Lister, direktur program Suriah di Middle East Institute, dikutip dari Middle East Eye.
Bantuan ke Suriah barat laut memang bergerak sedikit dibandingkan dengan bantuan ke Turki tenggara, wilayah yang juga merupakan tempat persiapan tradisional bagi kelompok-kelompok kemanusiaan yang bekerja di Suriah yang dikuasai pemberontak.
Bantuan internasional sebenarnya sudah masuk ke Suriah, tapi ke wilayah yang dikuasai pemerintah.
Damaskus telah menerima bantuan dari Rusia, UEA, Iran, Aljazair, dan Irak.***