Network
/photo/2023/05/24/2504355437.jpg)
SEMARANGKU - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini atau Risma, menjelaskan dirinya telah memutasi sejumlah staf yang bekerja di Kementerian Sosial (Kemensos) karena diduga tersandung kasus korupsi bantuan sosial (bansos) beras 2020.
Risma mengaku sudah memindahkan para staf Kemensos itu setelah menerima laporan terkait adanya keterlibatan kasus dugaan korupsi bansos dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mensos Risma mengatakan proses mutasi terhadap jajaran staf Kemensos tersebut merupakan upaya mencegah timbulnya masalah yang lebih besar lagi.
"Yang jelas sudah tidak ada di gedung. Semua staf itu gak ada di sini, di kantor pusat sejak saya mendengar (dugaan keterlibatan korupsi bansos)," ucap Risma dalam jumpa pers di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 Mei 2023.
"Karena kan kalau ada salah, saya kan harus periksa. Nah, waktu kita habis karena saya butuh inspektur untuk program saya, karena saya tidak ingin saat saya jadi menteri kemudian ada masalah," tambahnya.
Menurut Risma, sejumlah pegawai Kemensos itu dipindahkan untuk bekerja di bidang yang tidak berkaitan dengan urusan finansial.
"Nah karena itu apa namanya kemudian ada info ini yang terlibat ini yang saya langsung pindah ke suatu tempat yang dia tidak memegang keuangan yang berat. Gitu, lho," tuturnya.
Dia meminta Inspektorat Jenderal Kemensos fokus mengawasi dan mengawal berbagai program yang dijalankan oleh Kemensos agar perkara merugikan ini tidak terulang kembali.
Risma pun menjelaskan bahwa ia sebenarnya tidak setuju dengan pemberian bantuan sosial berupa barang karena tidak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Tahun 2021, saat saya dilantik oleh Presiden, beliau (Jokowi) menyampaikan, 'Bu kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu saja uang'. Sehingga, saat ada perintah (yang) bukan dari Bapak Presiden untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak," ungkapnya.
Bansos beras dianggap aneh
Mensos Risma menyatakan terdapat kejanggalan pada pemberian bansos berupa beras pada tahun 2020 terutama dalam alokasi anggarannya yang melibatkan beberapa pihak.
"Saya tahu ini aneh. Waktu saya baca, kenapa duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Lijamsos turut serta. Itu saja saya yang heran. Tapi kan saya tidak tahu, case, kejadiannya itu kayak apa," jelasnya.
Eks Walikota Surabaya dua periode itu justru berterima kasih kepada KPK yang telah melakukan penggeledahan serta berusaha mengusut dugaan kasus korupsi bansos beras.
"Saya bersyukur digeledah kemarin, mungkin bagi orang lain itu aib. Kenapa? Biar saya mudah mengingatkan teman-teman Kemensos, kalau tidak percaya dengan apa yang saya inginkan (larangan pemberian bansos berbentuk barang) mereka sekarang mungkin berubah pikiran," sambungnya.
Ia beranggapan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK di kantor Kementerian Sosial itu membantu dirinya untuk mengimbau kembali jajaran stafnya supaya menjauhi praktek korupsi.***
