Network
SEMARANGKU - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang rencana pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan diadakan pada 9 Desember 2020 mendatang.
Alasannya, saat ini masih banyak wilayah di Jawa Tengah yang masih berada dalam zona merah. Terlebih, pada Pilkada 2020 mendatang, akan ada 21 kabupaten/kota di Jateng yang menyelenggarakan pemilukada.
Senator asal Jawa Tengah ini mengatakan, kurva pandemi belum menurun, bahkan menunjukkan tren kenaikan. Hal itu bukan hanya dilihat dari sisi wabah. Namun juga apabila dilihat dari sisi kualitas patut dikaji secara mendalam urgensi pelaksanaan Pilkada pada tahun ini.
Baca Juga: Anggota DPD RI Asal Jateng Anggap Jateng Belum Siap New Normal
Denty mencontohkan tren kenaikan di Kota Semarang yang menunjukkan kurva meningkat paska lebaran. Tercatat tanggal 2 Juni saja terdapat pasien positif di atas angka 100 orang. Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah menjadi barometer di Jawa Tengah.
"Pemerintahan tidak akan terganggu hanya dengan menunda Pilkada. Jika masa jabatan berakhir dapat ditunjuk pelaksana tugas untuk menjalankan pemerintah," ujarnya.
Adapun anggaran, kata Denty, dapat difokuskan pada penanganan wabah dan dampaknya kepada masyarakat. Denty mendukung pemerintah yang melakukan refocusing anggaran untuk prioritas penanganan wabah. Langkah pemerintah dilakukan dengan menunda anggaran belanja dan mengalihkan untuk menangani pandemi.
Baca Juga: Setidaknya Tiga Pejabat di Lingkungan Pemkot Semarang Positif Covid-19
Dia menambahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengakukan tambahan anggaran sebesar Rp 535,9 miliar. Pengajuan anggaran itu merupakan tambahan anggaran di luar anggaran sebelumnya.
Pangajuan dialokasikan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) guna menyesuaikan penyelngaraan pilkada engan protokol kesehatabn. Anggaran juga di antaranya digunakan untuk membeli masker bagi 105 juta pemilih, sebesar Rp 263,4 miliar.
Selain itu alat kesehatan bagi petugas TPS dan Panitia Pemutakhiran Data Oemilih sebesar Rp 259,2 miliar dan Rp 10,5 miliar untuk alat kesehatan bagi PPS dan Rp 2,1 miliar untuk PPK.
Baca Juga: Soal Kompetisi, Sponsor Tunggu Keputusan PSSI Pusat Tentang Kepastian
Menurutnya, Bawaslu pernah melansir sepuluh kerawanan Pilkada 2020 di tengah pandemi, di antaranya, kecemasan dan kekhawatiran penyelenggara meskipun bekerja dengan protokol kesehatan.
Selain itu dimungkinan terjadi penurunan pengguna hak suara bila masyarakat memilih tidak hadir ke TPS. Hal yang lain adalah kerawanan politik yang, mengingat masyarakat berada dalam situasi yang sulit. (*)
