Network
SEMARANGKU - Warga Kabupaten Cilacap dinilai ngeyel menaati aturan protokol kesehatan atau prokes untuk menekan angka penularan Covid-19.
Hal tersebut diungkapkan Kades Karangtengah, Suhartono dan Kades Pesawahan, Wasito dalam acara Rembug Desa di Pendapa Kabupaten Cilacap, Kamis 22 Juli 2021.
Dalam acara yang diikuti 227 lurah dan kades di Cilacap ini, mereka mengeluh kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait disiplin prokes warga.
"Sulit sekali memberikan penyadaran pada masyarakat untuk menerapkan prokes. Sulit sekali. Padahal kami sudah keliling membagikan masker dan sosialisasi," kata Suhartono.
Meski sudah sering diedukasi dan disosialisasi, namun sekitar 50 persen warganya tidak taat prokes.
"Rata-rata warga merasa jenuh. Ada juga yang beralasan karena aktivitasnya di sawah jadi merasa bebas tidak pakai masker," kata Kades Padangsari, Mahruri.
Selain soal sulitnya menyadarkan prokes, beragam persoalan lain juga disampaikan oleh kades-kades se Cilacap pada Ganjar.
Baca Juga: Sembelih Kurban saat Idul Adha, Ini Prokes Ketat dari Disnakkeswan Jawa Tengah yang Harus Dipatuhi
Ada Kades yang wadul soal kesulitan menata pasar, meminta izin membuka tempat pariwisata hingga meminta vaksin dan meminta tambahan tenaga medis.
"Kami minta bantuan vaksin pak. Ada banyak warga kami yang ingin kerja ke luar negeri. Syaratnya harus divaksin. Kami sudah menghubungi Puskesmas tapi belum ada jawaban. Kami mohon agar ini dibantu pak," kata Kades Karangturi, Misar.
Ganjar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jateng Yulianto dan Dinas Kesehatan Cilacap menindaklanjuti.
"Tolong pak Yuli (Kadinkes) dicatat dan segera ditindaklanjuti ya, itu dibantu warganya apakah vaksin dan tenaga kesehatan," perintah Ganjar.
Ganjar menyatakan, rembug desa memang bertujuan menggali persoalan faktual di masyarakat.
Menurutnya pandemi Covid-19 tidak bisa dilawan hanya dengan data yang ada di laporan pejabat.
Namun harus didahului dengan mendengar suara masyarakat di setiap level.
Menurut Ganjar, para kades di Cilacap sudah mampi melaksanakan tugas pendataan pasien, pemenuhan kebutuhan makan warga yang terdampak covid, dan pelaksanaan Jogo Tonggo.
Semua Kades juga melaporkan telah mengoptimalkan anggaran 8 persen dari dana desa untuk penanganan pandemi.
“Tadi saya tes, mereka paham berapa yang sakit, berapa ibu hamil, berapa yang resiko tinggi. Tahu detil bahkan presisi. Maka kalau nanti ada bantuan-bantuan dari pemerintah termasuk obat dari TNI/Polri, saya minta Kades-Kades itu diajak bicara, karena mengetahui persis kondisi di wilayahnya," pungkasnya.
Selain soal sulitnya edukasi pada masyarakat, ada problem lain yang disampaikan kades.
Di antaranya ada masyarakat yang tidak percaya dengan Covid dan tidak percaya vaksin.
Dua masalah itu, lanjut Ganjar, harus segera diselesaikan.
"Ini catatan buat kita semua dan kita harus bantu. Camat, Babinsa/Bhabinkamtibmas serta Dinkes harus turun membantu memberikan edukasi. Kalau perlu dengan testimoni-testimoni yang baik," tandasnya. ***
