Resmikan Mall Pelayanan Publik di Jateng, Ganjar Pranowo: Wujud Reformasi Birokrasi

- 19 Maret 2021, 20:15 WIB
Mall Pelayanan Publik atau MPP di Jateng terobosan birokrasi
Mall Pelayanan Publik atau MPP di Jateng terobosan birokrasi /Dok Humas Provinsi Jateng
 
 
SEMARANGKU- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meresmikan Mall Pelayanan Publik pada Jumat, 19 Maret 2021.
 
Peresmian Mall Pelayanan Publik di Kota Salatiga tersebut dilakukan bersama Menpan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.
 
Diketahui bahwa peresmian Mall Pelayanan Publik di Salatiga merupakan kali ketujuh Ganjar Pranowo meresmikan fasilitas pelayanan publik.
 
Adapun fasilitas pelayanan publik yang sebelumnya diresmikan Ganjar Pranowo berlokasi di Banyumas, Batang, Kebumen, Jepara, Surakarta dan Pati.
 
 
 
 
"Mall Pelayanan Publik merupakan wujud nyata mewujudkan reformasi birokrasi. Dengan cara ini, maka tujuan negara melayani masyarakat bisa terwujud," kata Ganjar Pranowo.
 
Ganjar Pranowo meminta seluruh daerah di Jawa Tengah membuat Mall Pelayanan Publik sebagai wujud nyata pelayanan masyarakat secara murah, mudah dan cepat dalam semua aspek tak terkecuali perizinan.
 
Sementara itu, peresmian Mall Pelayanan Publik untuk wujudkan reformasi birokrasi tersebut diapresiasi oleh Menpan Tjahjo Kumolo.
 
Menurut Tjahjo Kumolo, kunci sukses menggerakkan roda pemerintahan dan mewujudkan pemerintahan yang baik adalah meningkatkan pelayanan publik.
 
"Inti dari reformasi birokrasi adalah menyederhanakan struktur organisasi yang meliputi hal-hal pelayanan publik. Maka saya mengapresiasi peresmian Mall Pelayanan Publik di Salatiga ini, termasuk daerah lain di Jawa Tengah sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada masyarakat," ujar Tjahjo Kumolo.
 
Tjahjo Kumolo turut menyampaikan agar inovasi dalam pelayanan publik semakin ditingkatkan, mengingat aparatur sipil negara wajib melayani masyarakat sepenuh hati.
 
"Pak Ganjar sudah memberikan contoh, bagaimana mempermudah pelayanan masyarakat menggunakan medsos. Beliau bisa melayani dengan cepat segala persoalan masyarakat hanya menggunakan handphone. Kepala daerah lain harus juga mengikuti," ujarnya.
 
 
 
 
Di sisi lain, Ganjar Pranowo menyebutkan pandemi merupakan momentum wujudkan reformasi birokrasi.
 
"Karena pandemi, jadi ini momentum untuk meningkatkan pelayanan publik. Tidak perlu bertemu atau datang ke kantor, pengembangan aplikasi-aplikasi pelayanan publik harus terus didorong," tegasnya.
 
Terkait perizinan, Ganjar Pranowo meminta semua daerah proaktif jemput bola pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
 
Menurutnya, banyak pelaku UKM yang belum punya legalitas dan mereka tidak memahami cara pengurusan izin.
 
"Harus proaktif jemput bola. Izin-izin UKM harus didorong karena saat ini banyak masyarakat yang menggeluti bidang ini. Data kami saja, hingga November 2020 sampai Maret 2021, ada 4.515 UKM yang mengajukan izin. Tentu di luar itu masih banyak, sehingga ini harus terus didorong," tuturnya.***

Editor: Heru Fajar


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x