Menurutnya, yang menjadi potensi persoalan ketika ada orang tidak sabar untuk segera mendapatkan vaksin.
Mereka yang tidak sabar itu, kemudian mencari jalan lain yang memungkinkan adanya orang menyalahgunakan kewenangannya.
"Ini yang harus diantisipasi. Maka di Jateng saya sudah minta pendataan, bagaimana urut-urutannya, prioritasnya, berapa jumlahnya sampai pada sistem antriannya sehingga bisa dicover dengan baik. Diluar itu, tentu tidak masuk dalam kewenangan dan sistem yang ada di kami," jelasnya.
Baca Juga: Ternyata Begini Cara Teroris Memasukkan Paham Radikalisme di Kalangan Remaja, BNPT Beberkan Ini
Pihaknya menekankan semua jajarannya khususnya yang menangani vaksinasi untuk memegang teguh integritas. Tidak boleh ada yang menyalahgunakan bahkan mengambil keuntungan dari program vaksinasi ini.
"Tentu yang swasta, kami harapkan juga mengikuti langkah kami ini," tegasnya. ***