Network
SEMARANGKU – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengendus adanya potensi jual beli vaksin COVID-19.
Padahal Vaksin COVID-19 ini gratis, sebagaimana perintah Presiden Jokowi yang telah disampaikan secara umum.
Sebagai langkah antisipasi, Gubernur Ganjar Pranowo melakukan sejumlah langkah agar tak terjadi jual beli vaksin COVID-19.
Baca Juga: Cegah Penyalahgunaan Vaksin Covdi-19, Ganjar Pranowo Minta Jajarannya Siapkan Sistem Vaksinasi Ini
Baca Juga: Selalu Memukau di Panggung, V BTS Ungkap Sisi Dirinya yang Hanya Bisa Dilakukan Oleh Kim Taehyung
Ganjar Pranowo mewanti-wanti jajarannya untuk mengawal program vaksinasi COVID-19. Bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang nantinya menyalahgunakan kebijakan vaksin gratis ini.
Maka, Ganjar sudah melakukan antisipasi dengan memerintahkan jajarannya di Pemprov jateng mengebut pendataan siapa-siapa yang menjadi sasaran vaksinasi.
"Termasuk menyiapkan sistem antriannya, agar semua berjalan baik. Dengan data yang baik, prioritasnya ada dan kalau bisa mendekati sampai kepada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari masing-masing penerima, maka itu bisa diberikan dengan baik. Jika masyarakat menerima itu sesuai urutannya, maka itu beres," jelas Ganjar, Kamis 17 Desember 2020.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Tunda Pembelajaran Tatap Muka di Jawa Tengah, Akan Dibuka Jika Ada Hal Ini
Menurutnya, yang menjadi potensi persoalan ketika ada orang tidak sabar untuk segera mendapatkan vaksin.
Mereka yang tidak sabar itu, kemudian mencari jalan lain yang memungkinkan adanya orang menyalahgunakan kewenangannya.
"Ini yang harus diantisipasi. Maka di Jateng saya sudah minta pendataan, bagaimana urut-urutannya, prioritasnya, berapa jumlahnya sampai pada sistem antriannya sehingga bisa dicover dengan baik. Diluar itu, tentu tidak masuk dalam kewenangan dan sistem yang ada di kami," jelasnya.
Baca Juga: Ternyata Begini Cara Teroris Memasukkan Paham Radikalisme di Kalangan Remaja, BNPT Beberkan Ini
Pihaknya menekankan semua jajarannya khususnya yang menangani vaksinasi untuk memegang teguh integritas. Tidak boleh ada yang menyalahgunakan bahkan mengambil keuntungan dari program vaksinasi ini.
"Tentu yang swasta, kami harapkan juga mengikuti langkah kami ini," tegasnya. ***
