Network
SEMARANGKU – Terdapat 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan Peduli HAM hingga Gubernur Jateng Ganjar Pranowo akan lakukan hal berikut ini.
Kemenkumham melalui Kanwil Hukum dan HAM memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pembinan Kabupaten dan Kota Peduli Hak Asasi Manusia.
Penghargaan ini diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam peringatan HAM Internasional ke-72 pada Senin, 14 Desember 2020.
Baca Juga: Jika Akan Bela Habib Rizieq, Hotman Paris Diminta Ganti Nama Dulu, Kenapa?
Baca Juga: Google Uji Fitur Mode Gelap Versi Komputer Khusus Layanan Ini, Saingi Ponsel?
Dari total 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang mendapat penghargaan sekaligus gelar peduli HAM, sebanyak sepuluh besar di antaranya menerima penghargaan tersebut secara langsung di Gedung Ghradika Bakti Praja, Jateng.
Sementara itu, kabupaten dan kota sisanya menerima penghargaan tersebut melalui seremoni virtual.
Kegiatan itu, dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Menteri KemenkumHAM Yasona Laoly dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Baca Juga: Pengacara Hotman Paris Diminta Bela Habib Rizieq, Dibayar Berapa?
Baca Juga: Rendy Curigai Elsa Pembunuh Roy, Andin Sebut Aldebaran Terbaik, Tonton Ikatan Cinta RCTI 14 Desember
Catatan Kementrian Hukum dan HAM, dari 514 kabupaten kota di Indonesia, 259 di antaranya memeroleh penghargaan sebagai wilayah peduli HAM. Sementara, catatan Kementrian Luar Negeri total ada 169 ribu pekerja migran,yang dibantu pemulangannya ke Indonesia.
Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan, akan menuntaskan permasalahan HAM di masa lalu. Selain itu, pihaknya juga membentuk sebuah tim untuk membantu kaum difabel.
"Kita telah membentuk komisi nasional disabilitas dan berorientasi pada pendekatan HAM," paparnya.
Baca Juga: Viral! Video Puisi Gus Mus Dikampanyekan Melawan FPI, Putrinya Geram, Ternyata Ini Liriknya
Baca Juga: Tak Mau Kalah dari WhatsApp, Facebook, dan Instagram, Twitter Segera Rilis Fitur Ini
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, solusi untuk menyelesaikan masalah HAM adalah dengan membuka ruang komunikasi. Hal itu juga berlaku untuk pelayanan publik agar tidak bertabrakan dengan hak konstitusional warga.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pihaknya membuka diri termasuk dengan Komnas HAM.
"Maka dengan Komnas HAM kita buat model penyelesaian, bagaimana resolusi konflik dibuat, bagaimana hak dipulihkan. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) juga bantu, sehing korban HAM dibantu. Anggaran disediakan. Dari LPSK dan Komnas datang ke kita, coba kita terapkan sehingga rencana aksi untuk laksanakan kegiatan yang bawa nilai HAM kita dorong di kabupaten dan kota," ucapnya.
Baca Juga: Adegan Rekonstruksi Digelar, Polisi Kaget Temukan Benda Ini di Mobil Anggota FPI Saat Kejadian
Baca Juga: Tonton Rekonstruksi Penembakan Anggota FPI di TKP, Kompolnas Pastikan Pihak Ini yang Serang Duluan
Kepala Kanwil Hukum dan HAM Jateng Priyadi mengatakan, untuk mendekatkan layanan pihaknya telah meluncurkan situs pelaporan daring, bernama Silandu. Selain itu, telah dibentuk klinik hukum dan HAM yang ada di beberapa daerah.
"Kanwil Kumham sudah hadir di beberapa kabupaten seperti di Demak, Pekalongan, Purwokerto, Solo dan Karanganyar membentuk klinik hukum dan HAM. Dengan ini kita akan turun bersama. Syukur-syukur bisa ada di tingkat kecamatan untuk memudahkan masyarakat beri informasi atau pertanyaan," ujarnya, seusai acara.
Selain itu, masyarakat juga bisa mengadu ke Pos Yankomas, yang ada di Lapas, Rutan, Kantor Imigrasi atau langsung ke kantor wilayah hukum dan HAM Jateng.
Priyadi memaparkan,hingga saat ini masih ada tanggungan kasus terkait Hukum dan HAM yang masih harus dirampungkan. Namun, ia mengaku kasus tersebut dalam proses penyelesaian.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Akan Siapkan Tata Cara untuk Rumah Sakit Terkait Vaksinasi Vaksin Covid-19
Baca Juga: Buruan Login prakerja.go.id untuk Cairkan Insentif Kartu Prakerja, Bantuan Bisa Hangus Karena Ini
"Masih ada beberapa yang menjadi PR di Jawa Tengah. Ada beberapa yang butuh sinergi bersama-sama. Butuh kesabaran dan win-win solution. Mudah-mudahan ada lampu hijau dan segera selesai," ungkap Priyadi.
Adapun, sepuluh besar daerah penerima peduli ham di antaranya, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Semarang.
Selain kepada kabupaten kota, juga diserahkan penghargaan kepada 46 pelayan publik berbasis HAM. Di antaranya,kepada Lapas Kelas IIA Kendal, Rutan KelasIIB Batang, Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang dan Kantor Imigrasi Kelas I non TPI Pati.***
