SEMARANGKU - Kepala Kanwil BPN Jateng, Dwi Purnama terus berupaya menekan praktek mafia tanah.
Salah satunya dengan memberikan informasi pengurusan tanah kepada masyarakat sedetil mungkin.
Agar bisa memberi informasi tersebut, humas Kantor Pertanahan di seluruh Jateng diberi pelatihan jurnalistik di Semarang, Rabu 27 November 2021.
Baca Juga: Upaya Berantas Mafia Tanah, Ganjar Pranowo: Urusan di BPN Peteng Dhedhet
Dikatakan, pertukaran informasi publik saat ini sangat cepat. Karena itu, insan hubungan masyarakat dalam instansi pemerintahan bergerak cepat dan tepat dalam mengimbangi cepatnya ritme informasi yang beredar di masyarakat.
"Penyusunan strategi komunikasi publik diperlukan, sesuai dengan isu-isu strategis lembaga dan agenda setting yang tepat agar komunikasi antara instansi dengan publik dapat berlangsung baik," jelasnya.
Dikatakan, Kanwil BPN Jateng punya empatnkanal media sosial. Instagram, Twitter, Facebook, dan Youtube.
Media internal ini telah dimanfaatkan sebagai sarana implementasi komunikasi publik.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Dukung Pemberantasan Mafia Tanah: Ada Keseriusan yang Ditonjolkan di Sana
"Di medsos tersebut, kami juga melakukan repost berita yang diposting oleh media sosial Kementerian ATR/BPN sebagai sarana penyebarluasan informasi yang efektif, murah dan berdampak besar bagi masyarakat," bebernya.
Postingan dari Kementerian ATR/BPN, lanjutnya, banyak berisi konten mengenai layanan pertanahan.
Seperti alur pendaftaran tanah, tata cara pengurusan jual beli maupun biaya yang diatur dalam PP 128/2015.
"Penting sekali informasi tersebut diperbanyak agar masyarakat semakin mengerti dan peduli akan kepemilikan tanahnya agar praktek-praktek mafia tanah dapat kita redam," harapnya.
Pelatihan Jurnalistik
Salah satunya pelatihan dasar jurnalistik adalah tema "Pembuatan Press Release Berita, Infografis dan Konten Video".
Para peserta antusias menyimak dan berdiskusi interaktif mengupas seluk beluk di balik proses jurnalistik.
Tujuannya, proses jurnalistik tersebut agar bisa diterapkan dalam produk tulisan kehumasan.
Tidak hanya teknis jurnalistik, tetapi juga bagaimana mengoptimalkan berbagai platform digital sebagai sarana komunikasi publik.
"Press release biasanya cenderung kaku. Informasi yang tertuang di dalam press release seringkali kurang memperhatikan kaidah jurnalistik. Maka kecenderungannya, press release tersebut hanya memuat informasi searah dan kurang detail," kata salah satu narasumber, Abdul Mughis dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), dalam kesempatan diskusi.
Dikatakannya, kedetailan sebuah informasi berangkat dari bagaimana penerapan teknik dasar jurnalistik.
"Apabila teknik dasarnya benar, maka secara otomatis membentuk gaya bahasa yang sistematis, detail, padat dan jelas. Misalnya penerapan penulisan menggunakan rumus 5 W+1 H," terangnya.
Tidak hanya itu, pengembangan diskusi melebar ke materi infografis dan konten video.
"Tidak bisa dipungkiri, era teknologi berkembang sangat pesat, berbagai platform digital tersedia. Tapi kalau mau diakui, belum banyak instansi pemerintah yang mampu mengoptimalkan teknologi digital untuk komunikasi publik. Ini menjadi PR," katanya.
Menurutnya, hal ini sangat penting agar keterbukaan informasi publik bisa dibangun secara baik.
"Instansi pemerintah wajib membangun interaksi dengan masyarakat secara mudah dan tidak berbelit-belit. Ini menjadi bagian dari pelayanan. Tentu, hal ini butuh terobosan-terobosan baru," tandasnya ***