SEMARANGKU – Korea Utara dilarang tampil untuk Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 mendatang sebagai hukuman atas absennya pada Olimpiade Tokyo 2021.
Absennya Korea Utara juga menggagalkan harapan Korea Selatan untuk menggunakan kesempatan itu sebagai pemulihan hubungan dengan rezim negara tersebut yang dikenal tertutup.
Presiden International Olimpic Committee (IOC) Thomas Bach pada hari Rabu 8 September 2021 mengumumkan bahwa komite Olimpiade nasional Korea Utara akan ditangguhkan dari IOC hingga akhir 2022.
Baca Juga: Korea Utara Gelar Parade Militer di Malam Hari dan Pamerkan Rudal Balistik Baru
Penangguhan tersebut sebagai akibat dari keputusan sepihak rezim untuk tidak berpartisipasi dalam Olimpiade Tokyo 2021 yang telah berakhir pada bulan Agustus 2021.
“Mereka melanggar Piagam Olimpiade dan tidak memenuhi kewajiban mereka seperti yang dinyatakan dalam Piagam Olimpiade untuk berpartisipasi,” ujar Thomas Bach.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan dewan eksekutif IOC, yang mencatat Korea Utara adalah satu-satunya dalam lebih dari 200 komite penyelenggara nasional yang tidak berpartisispasi dalam Olimpiade Tokyo 2021.
Baca Juga: Rencana Ambisius Kim Jong Un Atasi Dampak Perubahan Iklim Penyebab Rakyat Korea Utara Kelaparan
Selain dilarang mengikuti Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 yang dijadwalkan pada 4-20 Februari 2022, IOC mengatakan Korea Utara akan diblokir dari dukungan keuangan apapun dari IOC selama masa penangguhan.
Korea Utara pada bulan April 2021 memutuskan untuk tidak menghadiri Olimpiade Tokyo 2021, dengan alasan kekhawatiran akan virus Covid-19.
Keputusan tersebut telah mengecewakan Korea Selatan, yang berharap Olimpiade dapat memberikan kesempatan untuk berdialog dengan Korea Utara di luar olahraga, meniru kesuksesan Olimpiade Musim Dingin PyeongChang 2018.
Keluarnya Korea Utara dari Olimpiade Tokyo 2021, membuat Presiden Korea Selatan Moon Jae In memutuskan untuk tidak menghadiri upacara Olimpiade di tengah ketegangan hubungan dengan Jepang.
Korea Selatan kemudian menggantungkan harapannya pada Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 untuk memulai gencata senjata dengan Korea Utara saat Olimpiade, walaupun kemudian pupus dikarenakan hukuman IOC terhadap Korea Utara.
Tetapi IOC tidak sepenuhnya menutup pintu pada Korea Utara, Thomas Bach mengatakan bahwa atlet individu yang memenuhi syarat untuk bersaing di Beijing masih dapat diterima dalam keputusan terpisah di masa depan.
Hal ini berarti Korea Utara mungkin dapat menghadiri kompetisi, tetapi tidak di bawah bendera atau lagu nasional mereka sendiri.
Kemungkinan tersebut mirip dengan situasi yang dihadapi atlet Rusia di Olimpiade Tokyo 2021, di mana simbol nasional negara tersebut dilarang karena skandal doping.
Namun, tidak pasti apakah Korea Utara akan mengirimkan para atletnya bahkan jika ini diizinkan.
Seorang pejabat Kementerian Unifikasi Korea pada hari Kamis 9 September 2021 menolak untuk menanggapi keputusan IOC.
Tetapi pejabat tersebut menekankan bahwa, pemerintah Korea Selatan akan terus cari peluang untuk perdamaian di Semenanjung Korea melalui Olimpiade dan acara olahraga internasional lainnya, seperti yang disepakati oleh para pemimpin kedua Korea.
Partisipasi Korea Utara di Olimpiade pada 2018 tiba-tiba berubah setelah setahun uji coba nuklir dan rudal oleh negara komunis tersebut yang meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea.
Saat Olimpiade Musim Dingin PyeongChang 2018, kedua Korea menurunkan tim terpadu untuk pertama kalinya dalam sejarah Olimpiade, pada hoki es wanita.
Para atlet dari kedua Korea juga berbaris bersama di bawah bendera yang menggambarkan Semenanjung Korea dengan warna biru, mewakili Korea yang bersatu dalam upacara pembukaan dan penutupan.
Olimpiade tersebut memulai sejarah antara Korea Utara dan seluruh dunia, ketika Kim Yo Jong, saudara perempuan Presiden Korea Utara Kim Jong Un, menjadi anggota keluarga dari keluarga Kim berkuasa yang menginjakkan kaki di Korea Selatan sejak Perang Korea 1950-1953.
Gencatan senjata Olimpiade akhirnya menghasilkan tiga pertemuan puncak antar Korea bersejarah, dan juga pertemuan puncak di Singapura antara mantan Presiden AS Donald Trump dan Kim Jong Un.
Tetapi sejak runtuhnya KTT Hanoi antara Donald Trump dan Kim Jong Un pada Februari 2019, upaya diplomatik menuju denuklirisasi menemui jalan buntu.***