Network
Paguyuban Rental Motor (PRM) Bali akan segera menjadwal pertemuan dengan pihak yang bersangkutan, kata Wayan, untuk bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.
“Kemarin teman-teman PRM Bali mau berbicara dulu dengan siapa-siapa yang barangkali mau menyuarakan ini. Itu baru rencana, kami belum tahu pastinya kapan,” terangnya.
Gede, pengusaha sewa motor di Kuta Utara lainnya, juga sependapat dengan Wayan. Dia pun menolak adanya pelarangan rental kendaraan bermotor roda dua karena akan berimbas langsung pada sepinya usaha yang ia geluti.
“Saya sih sebenarnya risau dan kurang setuju sama larangan dari Pak Gubernur, tapi kita sebagai warga kan ya mematuhi saja aturan-aturannya. Sekarang mulai ada imbasnya sedikit jadi mulai agak sepi yang sewa motornya,” ungkap Gede.
Nyoman Ari Bawe, pebisnis di bidang serupa asal Sanur, juga mengemukakan pendapatnya mengenai pernyataan kontroversial Wayan Koster. Dia berharap peraturan tersebut tidak terealisasikan, tetapi, apapun keputusannya nanti dia tetap berusaha mematuhinya.
“Untuk risau pasti ada karena nanti pasti pelanggan terpengaruh kalau aturan itu jadi. Saya sih setuju tidak setuju, karena kalau dari saya pribadi cuma bisa pasrah saja. Kalau itu yang terbaik untuk Bali, saya serahkan semua kepada pemerintah,” jelas Nyoman.
Kemudian, Nyoman menyampaikan harapannya kembali agar semua turis asing diberikan sosialisasi yang baik dari pihak pemerintah tentang aturan dan tata tertib selama melakukan penyewaan kendaraan.
Tak hanya itu, Nyoman menilai bahwa pemerintah saat ini belum tegas dalam menerapkan kewajiban bagi wisman untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan memiliki lisensi berkendara internasional.
“Kalau harapan saya tidak usah dilarang sih, boleh dikasih turis-turis itu untuk sewa motor tapi diatur yang jelas sedemikian rupa aturannya tapi yang tegas, seperti harus punya SIM internasional, bisa berkendara dengan baik, dan mau mematuhi lalu lintas, Itu yang wajib dipenuhi menurut saya,” pungkas Nyoman Ari Bawe.***
