Network
SEMARANGKU - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mewanti-wanti saat Edhy Prabowo menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKP).
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Susan Herawati selaku Sekjen KIARA, dalam acara Mata Najwa berjudul Menteri Terjaring Lobster pada Rabu, 25 November 2020.
Usai memberikan pertanyaan kepada beberapa bintang tamu, Najwa Shihab beralih kepada Susan Herawati selaku Sekjen KIARA.
Baca Juga: Cara Cek Dapat Bantuan Kuota Internet Gratis Kemendikbud atau Tidak, Pastikan Sudah Masuk HP-mu
Baca Juga: Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo Beri Pesan Terakhir Pada Diego Maradona
Najwa Shihab mengungkit kekhawatiran KIARA saat Edhy Prabowo menjabat sebagai Menteri KKP.
"Saya ingat kiara sempat wanti-wanit janganlah petinggi atau menteri yang mengurusi KKP itu dari penjabat politik," tegas Najwa.
"Apakah kekhawatiran itu yang membuktikan saat ini?" lanjut Najwa.
Baca Juga: Cara Dapat Uang Rp500 Ribu Gratis dari Telkomsel, Pendaftaran Ditutup 27 November, Buruan!
Baca Juga: Login kemnaker.go.id, Cek BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Tahap 5 Cair Rp1,2 Juta
Susan Herawati pun memberikan keterangan atas pertanyaan yang dilontarkan Najwa Shihab tersebut.
"Ini sebenarnya bacaan dari awal ketika beliau (Edhy Prabowo) berjalan bersama pak Prabowo ke istana untuk memimpin nahkoda besar KKP," ujar Susan.
"Kita ingatkan bahwa, sumber daya kelautan dan perikanan ini luar biasa, artinya ini harus dipimpin oleh orang yang paham betul bagaimana cara mendorong kesejahteraan," lanjutnya.
Baca Juga: Cuma Gara-gara Ini Bantuan Kuota Internet Gratis Kemdikbud November Gagal Cair, Cek Datamu
Baca Juga: Menteri KKP Edhy Prabowo Tersangka KPK, Luhut Binsar Pandjaitan Maju Jadi Penggantinya
Susan juga mengatakan bahwa usai memberi peringatan tersebut, pihak KKP merekrut 22 staf ahli untuk membantu kerjanya menteri.
Susan pun mempertanyakan perihal rekrutmen tersebut, "Ini menjadi pertanyaan, ini sebenarnya bisa nggak mimpin KKP?" tanya Susan.
Susan juga mempertanyakan kenapa tidak mengambil nelayan untuk menjadi staf KKP, karena ini menyangkut anggaran belanja yang sangat besar. ***
