SEMARANGKU – Di hari kedua kunjungannya, Presiden Joko Widodo menyerahkan setidaknya 1.043 sertifikat kepada masyarakat di Blora, Jawa Tengah, pada Jumat 10 Maret 2023.
Hal ini dilakukan mengingat, sejak tahun 1947 konflik lahan di Blora termasuk di Kelurahan Ngelo, Cepu dan Karangboyo masih sering terjadi. Presiden Jokowi mengaku senang bisa menyerahkan setidaknya 1.043 sertifikat, dari total 1.160 sertifikat yang dipersiapkan.
Dalam menyerahkan sertifikat tersebut, Jokowi tidak lupa menyampaikan agar masyarakat bersyukur, meski masih ada 123 sertifikat yang belum diserahkan. Namun dia menyampaikan, jika sisa sertifikat akan segera diserahkan dalam waktu dekat.
“Oleh sebab itu saya perintahkan beberapa tahun yang lalu pada Menteri BPN untuk dilihat di lapangan, dicek betul, terutama ini yang di Kelurahan Ngelo, Kelurahan Cepu, dan Kelurahan Karangboyo, ini ada apa kok nggak selesai-selesai. Ini mestinya BPN bisa menyelesaikan dan hari ini ternyata masalahnya bisa diselesaikan,” terangnya.
Baca Juga: Jokowi dan Prabowo Coba Pesawat Baru Super Hercules, Jokowi Jelaskan Pesawat Ini Bisa Apa Saja
Jokowi turut menuturkan, jika sertifikat yang diberikan memiliki masa berlaku selama 30 tahun, dan bisa diperpanjang 20 tahun, kemudian bisa diperbarui lagi 30 tahun. Sehingga total penggunaan sertifikat bisa selama 80 tahun.
Selain itu, di kesempatan yang sama Presiden juga menyerahkan SK Perhutanan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria. Jokowi berpesan agar tanah yang ada bisa dimanfaatkan secara produktif dan tidak ditelantarkan. Jika tidak, maka tanah yang ditelantarkan maka Sk bisa dicabut kembali.
Jokowi meminta agar lahan yang ada di tanami tanaman produktif seperti jagung dan pohon jati atau jagung dan mahoni agar semua berjalan beriringan antara penanaman tanaman produktif dan kehutanan.
Baca Juga: Kunjungi Panen Raya di Jawa Tengah, Jokowi: Harga Gabah Terlalu Rendah, Nanti Kita Hitung Lagi
Di kesempatan itu pula, Jokowi melakukan dialog secara langsung dengan dua penerima SK Perhutanan Sosial bernama Latina dan Yatimin. Keduanya mengaku akan mendengarkan saran Jokowi dengan menanami lahannya dengan jagung. Namun mereka masih terkendala masalah pupuk.
Tingginya Harga Pupuk
Dalam penuturannya, Jokowi menyampaikan jika masalah tingginya harga pupuk diakibatkan adanya perang antara Rusia dengan Ukraina.
“Problem sekarang kita (Indonesia) banyak impor bahan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Sak iki (sekarang) Rusia dan Ukraina lagi perang, yang kekurangan pupuk bukan hanya Indonesia, negara lain yang tidak punya pabrik pupuk apalagi, tidak dapat apa-apa sama sekali,” tutur Jokowi.
Jokowi sendiri menyebutkan, jika Indonesia baru bisa memproduksi kurang lebih 3,5 juta ton. Sementara impor pupuk sebanyak 6,3 juta ton. Dia menuturkan Indonesia membutuhkan pupuk sebanyak 13 juta ton. Sedangkan dari total produksi dan impor baru didapati 9,8 juta ton dari total kebutuhan 13 juta ton. Sehingga selain mahal, pupuk juga mengalami kelangkaan.
“Masih kurang 3,2 juta ton. Oleh sebab itu bulan lalu Pupuk Iskandar Muda di Aceh kita (Pemerintah) hidupkan lagi, kita biayai, sudah bisa berproduksi 570 ribu ton. Yo okeh (banyak) tapi dengan kebutuhan kita belum ada apa-apanya. Itu masih jauh dari kebutuhan yang kita inginkan,” tuturnya.
Presiden juga menyampaikan, karena jumlah pupuh yang tersedia lebih sedikit dari kebutuhan. Maka secara tidak langsung akan menjadikan harga pupuk di pasaran naik. Menyikapinya, pemerintah akan terus berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.***