Network
SEMARANGKU - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Turki untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang dan pelanggaran hak lainnya yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata di wilayah utara Suriah.
Dilansir Semarangku dari Al Jazeera pada Selasa, 22 September 2020, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet mengeluarkan pernyataan bahwa kekerasan dan tindakan kriminalitas tersebar luas di berbagai daerah di Suriah.
Sementara itu, Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCR) pada Jumat, merilis laporan mengenai pola yang mengkhawatirkan terkait pelanggaran berat dalam beberapa bulan terakhir.
Baca Juga: Cek Nomor HP Sekarang! Bantuan Kuota Internet Pelajar dan Mahasiswa Cair, Ini Rinciannya
Baca Juga: CAIR! Ini Cara Dapat Bantuan Kuota Internet Pelajar dan Mahasiswa Gratis untuk Belajar
Dalam laporkan tersebut juga disebutkan mengenai meningkatnya kasus pembunuhan, penculikan, pengusiran dan penggusuran ilegal atas tanah dan properti.
Para korban merupakan orang-orang yang dianggap bersekutu dengan pihak-pihak yang berlawanan atau sebagai orang yang menentang tindakan kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Turki.
OHCR menyebutkan bahwa meningkatnya konflik antara berbagai kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Turki diduga berkaitan dengan pembagian kekuasaan yang menyebabkan timbulnya korban sipil dan kerusakan infrastruktur.
Baca Juga: JAWABAN BELAJAR DARI RUMAH TVRI Selasa 22 September 2020 Kelas 4-6 SD: Rasi Bintang
Baca Juga: JAWABAN BELAJAR DARI RUMAH TVRI Selasa 22 September 2020 Kelas 1-3 SD Mengenal Nilai Tempat Bilangan
Turki sendiri telah menerima desakan untuk segera melakukan penyelidikan yang transparan dan independen atas insiden kekerasan yang telah diverifikasi.
Kantor Bachelet mengatakan bahwa sejak awal tahun 2020 hingga Senin lalu, pihaknya telah mencatat kematian 116 warga sipil akibat ledakan bom rakitan dan sisa-sisa bahan peledak perang, sementara 463 warga sipil lainnya mengalami luka-luka.
Terkait hal ini, Kementrian Luar Negeri Turki pada Jumat lalu menyampaikan sikap keberatan atas tuduhan tersebut dan menyebutkan bahwa justru rezim di Suriah serta organisasi Unit Perlindungan Rakyat Suriah (YPG) Kurdi yang didukung AS dan terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di Turki merupakan penyebab utama pelanggaran dalam laporan tersebut.
Baca Juga: Gampang Banget! Ini Cara Cek Nomor Ponsel Dapat Bantuan Kuota Internet Gratis Atau Tidak
Baca Juga: Jadwal Belajar dari Rumah TVRI Hari Ini Selasa 22 September 2020, PAUD Sederajat: Planet yang Ajaib
"Kami benar-benar menolak klaim tak berdasar terhadap negara kami sehubungan dengan kelompok-kelompok ini," sebutnya. ***
