Network
Baca Juga: Kepala Stasiun Larissa Ditahan Setelah Tabrakan Dua Kereta Api Tewaskan 57 orang di Yunani
Sedikit cuplikan ini menekankan bahwa komite pencegahan bullying gagal melakukan tugasnya. Kemungkinan terbesar dari kegagalan tersebut disebabkan karena komite tidak memiliki kekuatan hukum.
Hal ini juga disebabkan karena sebagian anggota komite adalah orang tua siswa, guru atau pejabat pemerintahan dan hanya sedikit dari mereka yang merupakan ahli hukum seperti pengacara.
Seorang pimpinan dari Persatuan Seoul School Teachers, Park Keun Byeong menyatakan bahwa terdapat banyak profesional hukum yang jarang menghadiri rapat komite karena tidak dibayar dan sibuk dengan pekerjaan harian mereka.
2. Adanya relokasi komite sehingga proses lebih sulit dan lambat
Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan Korea memutuskan untuk memindahkan komite-komite ke berbagai cabang dinas pendidikan setempat.
Relokasi tersebut membuat korban bullying melaporkan tindakan yang mereka dapatkan ke sekolah dan ditangani secara internal, kecuali jika masalah tersebut cukup besar maka terdapat opsi untuk dilaporkan ke komite. Tetapi hal tersebut memperpanjang dan mempersulit proses bagi para korban.
3. Kurangnya otoritas hukum
Ketika komite sudah mengambil keputusan terhadap kasus bullying, maka tahap selanjutnya adalah pengadilan.
Tetapi apabila perselisihan berlangsung cukup lama maka kasus tersebut bisa dihentikan dan hanya ditambahkan dalam catatan sekolah, sehingga tidak terdapat masalah pada pelaku bullying dan mereka dapat melanjutkan pendidikan atau menjalani hidup mereka dengan konsekuensi seminimal mungkin.
