Network
SEMARANGKU - Israel telah mengeluarkan perintah militer yang menunjuk enam kelompok hak asasi manusia Palestina sebagai kelompok organisasi teroris.
Hal itu juga membuat Otoritas Palestina, kelompok hak asasi manusia dan PBB mengutuk perbuatan Isrel.
Kementerian Pertahanan Israel mengklaim pada hari Jumat bahwa kelompok-kelompok itu terkait dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP).
PFLP sendiri adalah gerakan sayap kiri dengan partai politik, serta sayap bersenjata yang telah melakukan serangan mematikan terhadap Israel.
Baca Juga: Rayakan Maulid Nabi, Israel Serang Puluhan Warga Palestina yang Sedang Rayakan Hari Besar Islam
Sementara itu, kementerian Israel mengatakan kelompok-kelompok kemanusiaan merupakan jaringan organisasi yang aktif menyamar di front internasional atas nama Front Populer.
Mereka juga dikendalikan oleh beberapa pemerintah senior dan berpartisipasi dalam kegiatan teror.
IKelompok-kelompok yang ditunjuk termasuk Al-Haq, sebuah kelompok hak asasi manusia yang didirikan pada tahun 1979, kelompok hak-hak Addameer, Pertahanan untuk Anak-Anak Internasional-Palestina, Pusat Bisan untuk Penelitian dan Pengembangan, Persatuan Komite Perempuan Palestina dan Serikat Komite Kerja Pertanian.
Baca Juga: Pedang Kuno Berusia 900 Tahun dari Tentara Berbentuk Salib Ditemukan di Dasar Laut Israel
Dalam sebuah pernyataan bersama, Amnesty International dan Human Rights Watch mencatat bahwa perintah militer "secara efektif melarang" kegiatan enam kelompok tersebut.
Akibatnya, pasukan keamanan Israel diberi wewenang untuk menutup kantor kelompok, menyita aset mereka dan menangkap dan memenjarakan anggota staf mereka.
"Keputusan yang mengerikan dan tidak adil ini adalah serangan oleh pemerintah Israel terhadap gerakan hak asasi manusia internasional," kata Amnesty dikutip dari Al Jazeera.
"Ini benar-benar perkembangan yang mengkhawatirkan dan ini adalah ujian dari tekad masyarakat internasional untuk melindungi pembela hak asasi manusia dalam menghadapi serangan berkelanjutan." kata Omar Shakir, direktur Israel dan Palestina di HRW.
Sementara itu, kantor hak asasi manusia Palestina PBB mengatakan khawatir dan geram akan hal itu.***
