Jepang Peringatkan Korea Selatan Tentang Konsekuensi dari Vonis Kerja Paksa di Era Kolonial

Jepang berargumen bahwa masalah tersebut telah diselesaikan berdasarkan perjanjian pada tahun 1965.

Seoul dan Tokyo telah lama berselisih soal restitusi bagi warga Korea yang dipaksa bekerja di perusahaan Jepang dan rumah bordil militer selama penjajahan.

Hubungan keduanya telah memburuk ke titik terendah dalam beberapa dekade, karena pertikaian tentang kerja paksa dan pertikaian teritorial.

Pengadilan Distrik Suwon pada Rabu malam menyetujui penyitaan, melarang perusahaan Korea membayar uang itu kepada Mitsubishi Heavy dan mengizinkan para korban untuk mengambilnya.

Putusan tersebut mendapat teguran keras dari Jepang, dengan juru bicara pemerintah meminta Seoul untuk bertindak menyelesaikan perselisihan tersebut.

“Jika dilikuidasi, itu akan mendorong hubungan Jepang-Korea Selatan ke dalam situasi yang serius. Itu harus dihindari,” ujar Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato dikutip Semarangku melalui Reuters.

“Kami ingin mendesak Korea Selatan lebih kuat lagi untuk menghadirkan solusi yang dapat diterima Jepang,” lanjutnya.

Kementerian luar negeri Korea Selatan mengatakan telah melakukan pembicaraan dengan Jepang untuk menemukan solusi yang masuk akal.

Pengacara para korban mengatakan jika perusahaan Jepang terus menolak untuk melaksanakan perintah tersebut, mereka akan langsung mengumpulkan dana dari perusahaan Korea, LS Mtron Ltd.***