Baca Juga: UKM Virtual Expo (UVO) Kembali Digelar, Ganjar Pranowo Berharap Ekonomi Jawa Tengah Menguat
Farhan Haq menambahkan, selain mendesak tentara untuk menghormati hak asasi manusia dan institusi demokrasi, Schraner Burgener juga peringatkan aksi pemadaman internet.
Militer Myanmar memutus akses internet dua malam berturut-turut hingga Selasa, 16 Februari 2021 pagi.
Tindakan tersebut memicu kekhawatiran bagi penentang kudeta, terutama setelah tentara menangguhkan batasan hukum pada kekuatan pencarian dan penahanannya.
Baca Juga: Pemkab Temanggung, Jateng Sasar Pelayan Publik hingga Pedagang dalam Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua
Baca Juga: Hati-hati! Masker Justru Jadi Sarang Covid-19 dan Bisa Hidup Hingga Seminggu di Bagian Dalam
"Ada kecurigaan bahwa pemadaman ini dilakukan untuk melakukan kegiatan yang tidak adil, termasuk penangkapan sewenang-wenang," ungkap pihak Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (ABTP) setempat.
Laporan ABTP mencatat terjadi 426 penangkapan para demonstran sejak kudeta hingga Senin, 15 Februari 2021.
Kerusuhan yang kini terjadi membuka memori orang Myanmar terhadap pertentangan berdarah di era pemerintahan langsung militer.