SEMARANGKU – Taliban telah melanggar janjinya untuk melindungi hak-hak perempuan serta melindung Hak Asasi Manusia (HAM).
Masyarakat internasional pun meminta pertanggungjawaban Taliban melalui duta besar pemerintah PBB di Jenewa.
Menurut utusan Afghanistan yang akan segera keluar dari negara tersebut, Taliban juga telah merusak keragaman politik di Afghanistan.
Baca Juga: Qatar Tolak Bertanggung Jawab Atas Penutupan Bandara Kabul, Tanpa Kejelasan Taliban
Baca Juga: Taliban Diduga Terlibat dalam Pembunuhan 20 Warga Sipil di Lembah Panjshir Afghanistan
Selain itu, Nasir Ahmad Andisha Duta Besar Afghanistan mengatakan bahwa janji-janji Taliban telah lenyap, sebelum dibuktikan.
“Taliban telah bersumpah untuk menghormati hak-hak perempuan, tetapi hak perempuan (yang dijanjikan) telah hilang,” kata Nasir dikutip Semarangku dari Reuters.
Ia juga menuduh bahwa Taliban telah melakukan kekejaman di lembah Panjshir, sebagai wilayah terakhir Afghanistan yang melawan Taliban.
Nasir juga mengungkap bahwa Taliban telah melakukan pembunuhan yang ditargetkan dan melakukan eksekusi di luar hukum, termasuk pada anak laki-laki.
Penunjukan pemerintahan sementara yang dibentuk oleh Taliban pun dianggap telah merusak keragaman politik yang ada di Afghanistan.
Duta Besar Nasir pun beranggapan bahwa pemerintahan tersebut telah merusak persatuan sosial nasional di Afghanistan.
Kabinet yang telah dibentuk oleh Taliban hanya terdiri dari laki-laki, sebagian besar anggota pemerintahan pun anggota kelompok etnis Pashtun.
Etnis Pashtun merupakan etnis yang membentuk basis dukungan utama Taliban dan jumlahnya kurang dari setengah populasi di Afghanistan.
“Pada saat genting ini dunia tidak bisa tinggal diam,” katanya. “Rakyat Afghanistan membutuhkan tindakan dari komunitas internasional lebih dari sebelumnya.”
Akan tetapi, Taliban telah membantah melakukan pelanggaran di Panjshir. Taliban mengatakan bahwa mereka mendukung hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam.
Taliban juga mengatakan bahwa pemerintahan yang baru akan dibentuk melalui konsultasi dengan penduduk tentang sistem permanen masa depan yang inklusif.
Namun, Nasir tetap menyerukan dewan-dewan internasional untuk membuat misi pencarian fakta untuk memantau tindakan Taliban.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet pun telah menegur Taliban karena bertentangan dengan janji-janji publik tentang HAM.
Termasuk teguran atas perintah pada perempuan Afghanistan untuk tinggal di rumah, menghalangi gadis remaja ke sekolah dan mengadakan pencarian untuk mantan musuh Taliban.***