Gara-gara Kudeta di Myanmar, Presiden AS Joe Biden Kini Awasi Indonesia, Thailand, dan Negara ASEAN

SEMARANGKU – Gara-gara kudeta terhadap pemerintahan terpilih di Myanmar, Presiden AS Joe Biden kini mengawasi Indonesia, Thailand, dan negara-negara ASEAN yang notabene berada di sekitar negara tersebut.

Kudeta terhadap pemimpin terpilih di Myanmar membuat dunia bereaksi, tak terkecuali negara adidaya Amerika Serikat (AS) yang kini dipimpin oleh Joe Biden.

Tak tanggung-tanggung, Presiden AS Joe Biden juga mengatakan akan mengawasi respon dari negara-negara tetangga Myanmar atas kudeta ini.

Baca Juga: Catat! Tanggal Program Jateng di Rumah Aja 2021, Ini Rincian dari Ganjar Pranowo

Baca Juga: Andin dan Aldebaran Batal Cerai! Mending Bersatu Cari Pembunuh Roy! Ini Trailer Ikatan Cinta RCTI 2 Februari

Gara-gara Kudeta di Myanmar, Presiden AS Joe Biden Awasi Indonesia, Thailand, dan Negara ASEAN

Presiden AS Joe Biden bahkan mengancam akan memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Myanmar jika militer di negara tersebut tidak segera melepaskan Aung San Suu Kyi dan petinggi partai NLD lainnya.

Biden juga mengatakan langkah yang dilakukan oleh militer Myanmar telah mencederai transisi pemerintahan dan demokrasi serta supremasi hukum di negara tersebut.

Keberadaan Aung San Suu Kyi tetap tidak diketahui lebih dari 24 jam setelah penangkapannya dan satu-satunya komunikasinya adalah dalam bentuk pernyataan yang ditulis untuk mengantisipasi kudeta yang menyerukan protes terhadap kediktatoran militer.

Baca Juga: Wali Kota Solo FX Rudi Hadyatmo Tolak Progam Jateng di Rumah Aja, Ganjar Pranowo Tegaskan Ini

Baca Juga: Berkolaborasi Luncurkan Produk Menarik, Sideshow: BTS dan Musik Mereka Dinikmati Banyak Artis dan Staf Kami

Dewan Keamanan PBB dijadwalkan bertemu pada Selasa malam, kata para diplomat, di tengah seruan untuk tanggapan global yang kuat terhadap perebutan kekuasaan terbaru militer di negara yang dirusak selama beberapa dekade oleh pemerintahan militer.

Kudeta tersebut menyusul kemenangan telak bagi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi dalam pemilu 8 November, hasil yang ditolak militer dengan alasan tuduhan penipuan yang tidak berdasar.

Tentara menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama setahun, menghancurkan harapan negara yang dilanda kemiskinan yang juga dikenal sebagai Burma itu berada di jalan menuju demokrasi yang stabil.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Desak 35 Kota Jawa Tengah Setujui Program Jateng Di Rumah Aja

Baca Juga: Ditresnarkoba Polda Jateng Catat Penurunan 6 Persen Kasus Narkoba di Jawa Tengah Awal Tahun 2021

Presiden AS Joe Biden menyebut krisis itu serangan langsung terhadap transisi Myanmar menuju demokrasi dan supremasi hukum, dan mengatakan pemerintahannya akan mengawasi bagaimana negara-negara lain merespons.

“Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pembalikan transisi demokrasi Burma,” kata Biden dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters.

Krisis di Myanmar adalah salah satu ujian besar pertama dari janji Biden untuk lebih banyak berkolaborasi dengan sekutu dalam tantangan internasional, terutama pada pengaruh China yang meningkat.

Baca Juga: Berlaku Mulai 5 Februari, Ini Syarat Pemeriksaan GeNose C19 untuk Naik Kereta Api Jarak Jauh

Baca Juga: Wajib Tahu! Ini Tips Meningkatkan Antibodi Setelah Vaksinasi Covid-19

Perserikatan Bangsa-Bangsa memimpin kecaman atas kudeta tersebut dan menyerukan pembebasan tahanan, dalam komentar yang sebagian besar digaungkan oleh Australia, Uni Eropa, India, Jepang dan Amerika Serikat.

China tidak bergabung dengan kecaman tersebut, hanya mengatakan bahwa mereka mencatat kejadian tersebut dan menyerukan semua pihak untuk menghormati konstitusi.

Negara-negara lain di kawasan ini termasuk tetangganya, Thailand, menolak berkomentar dengan menyebut bahwa itu adalah urusan dalam negeri Myanmar.