SEMARANGKU - Sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang terdampak Covid-19. Maka dari itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggodok formula yang tepat untuk membangkitkan ekonomi.
Salah satunya adalah pembangkitan ekonomi desa yang rencana aksinya sedang dimatangkan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pembangkitan ekonomi desa beberapa sudah mulai jalan sejak bulan Mei lalu.
Baca Juga: Kabar Baik Liga 1 dan 2 Musim 2020 Resmi Dilanjutkan, Ini Kata PSSI
Di antaranya di sektor pertanian dalam arti luas meliputi pertanian pangan, kelautan, termasuk perkebunan, horti dan sebagainya.
"Kita mencoba membina agar ada stimulan ekonomi yang bisa kita gelindingkan untuk sektor-sektor ini. Apalagi yang mereka terdampak," katanya usai memimpin Rapat Rencana Aksi Pembangkitan Ekonomi Desa di kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (19/6/2020).
Baca Juga: Lewat Media di Korea, Pelatih Timnas Indonesia Berkomentar Miring Soal PSSI
Berikutnya yang sudah dimulai sejak bulan lalu adalah industri kecil menengah (IKM) seperti membuat masker dan makanan.
Ganjar Pranowo menjelaskan dari hasil riset kecil yang dilakukan ternyata para pelaku IKM ini membutuhkan tiga hal.
Pertama, ingin diajari marketing. Kedua, ingin diajari menggunakan teknologi informasi terutama tentang market place agar mereka bisa berdagang online. Ketiga, ingin diajari packaging.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Usulkan Hoegeng, Kariadi dan Soegarda Jadi Pahlawan Nasional
"Tapi secara keseluruhan sambatnya sama, akses modal. Maka hari ini kita temukan pakar dari Undip dan teman-teman yang akan mengeksekusi pada sektoral itu. Kira-kira perbaikannya apalagi," ungkap Ganjar Pranowo.
Kesimpulan sementara dari pertemuan tersebut, lanjut Ganjar Pranowo, diketahui bahwa pengelompokan atau pelembagaan kelompok-kelompok bisnis itu penting. Misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, atau kelompok usaha kecil.
Baca Juga: Solo-Magelang Disebut Cocok Jadi Venue Liga 1 Karena Kesiapannya
"Pengelompokan itu agar mereka bisa sharing, bisa saling mendukung, kemudian tentu saja mereka nanti butuh akses modal sehingga nanti aksesnya itu individual atau kelompok. Masing-masing bertanggung jawab atau mau diberikan sana bergulir," jelasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini akan menjembatani dengan menyiapkan lagi proses yang lebih tinggi, baik segi regulasi maupun akses-akses yang dibutuhkan itu.
Misalnya untuk akses modal, akan dilihat apakah dari APBD bisa atau tidak. Jika tidak maka akan dicarikan dari perbankan.
Baca Juga: Valentino Rossi Tes di Mugello, Casey Stoner Sarankan Pensiun Saja
Begitu juga terkait dengan pelatihan melalui kerjasama dengan market place yang sudah unicorn serta pendampingan dari dinas terkait dan juga keterlibatan perguruan tinggi untuk membantu.
"Hari ini kita kumpulkan untuk merapikan itu. Tapi saya sudah minta tadi beberapa contoh yang sudah berjalan. Nanti akan kita cek perkembangannya," kata Ganjar Pranowo. **