Ganjar Pranowo Ingatkan ASN Netralitas Saat Pilkada Penting Saat Sosialisasi Pengisian Jabatan ASN

- 9 November 2020, 14:50 WIB
Gubernur Ganjar Pranowo berbicara di acara Sosialisasi Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi menjelang Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Monitoring Evaluasi Penggunaan Aplikasi SIJAPTI se Kabupaten dan Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Senin 9 November.
Gubernur Ganjar Pranowo berbicara di acara Sosialisasi Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi menjelang Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Monitoring Evaluasi Penggunaan Aplikasi SIJAPTI se Kabupaten dan Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Senin 9 November. /Semarangku/Dok Humas Prov Jateng

Baca Juga: Cek Kuota Internet Gratis Kemendikbud Hingga 50GB untuk Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren dan Tri

“Kalau mau dipaksa-paksa ya jangan, biarkan ASN itu betul-betul bisa melakukan tugasnya dengan nyaman, dengan tenang. Tidak dibatasi oleh politik kalau mau pilkada,” ujar Ganjar.

Terlepas dari hal itu, Ganjar juga meminta agar ASN tahu diri. Dalam artian, tidak lantas melakukan manuver dengan mendekati blok-blok yang terlibat langsung pada Pilkada dengan tujuan tertentu.

“Semua juga mesti tahu diri. ASN-nya sendiri, tidak juga merapat-rapatkan diri kepada blok-blok itu. Kalau itu yang terjadi biasanya kesemrawutan akan mulai muncul,” kata Ganjar Pranowo.

Baca Juga: Habib Luthfi Dianugerahi Gelar Honoris Causa, Ganjar Pranowo: Beliau Melebihi Doktor Sebenarnya

Baca Juga: Fans Khawatirkan Keselamatan Member TREASURE di Lagu MMM, Begini Respon YG Entertainment

Ganjar kembali menegaskan, soal pentingnya netralitas ASN. Terutama di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak. Ganjar berharap, kontestasi politik ini tidak sampai mengganggu pelayanan publik.

“Menjaga netralitas itu penting. Sehingga layanan yang ada dipublik tidak terganggu, masyarakat terlayani dengan baik pilkada berjalan lancar,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Fajar SAKA, menyebut hingga hari ini sudah ada 24 pelanggaran ASN yang ditemukan pihaknya. Setidaknya ada 86 ASN yang telah direkomendasikan untuk disanksi ke Komisi ASN.

Baca Juga: Kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris di Pilpres AS Pengaruhi Rupiah Hingga di Poin Ini

Halaman:

Editor: Heru Fajar


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah