Network
Selain soal pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pasca PPDB, soal integritas juga harus ditekankan. Ada beberapa keluhan masyarakat yang ditarik iuran saat masuk sekolah baru.
Ada juga yang memaksa siswa membeli seragam di sekolah. Menurut Ganjar, hal itu tidak boleh dilakukan. Kalau memang siswa tidak mampu, Ganjar membolehkan siswa tersebut sekolah tanpa seragam.
Baca Juga: Dragan Djukanovic Belum Bisa Tentukan Jadwal Uji Coba PSIS Semarang Karena Hal Ini
"Masyarakat tanya soal itu, katanya gratis tapi ada beberapa yang dimintai bayaran. Makanya saya minta Plt baru itu menertibkan. Kemarin ada satu yang kami temukan, saya minta mundur atau saya pecat. Kencang saya kalau soal ini, agar masyarakat yang dalam kondisi sulit ini bisa belajar dengan baik," katanya.
Selain soal itu, Ganjar Pranowo juga meminta Padmaningrum untuk mengurusi persoalan 17 kecamatan di Jateng yang belum memiliki fasilitas sekolah negeri. Dalam waktu dekat, akan diuji coba di tiga kecamatan untuk dibuatkan kelas jarak jauh.
"Saya minta betul-betul didampingi sehingga bisa jalan. Selain itu, daerah-daerah lain diharapkan semuanya ada fasilitas sekolahan," imbuhnya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Minta Disdik Bantu Siswa, BOS Boleh untuk Kuota Internet
Ganjar menerangkan, untuk pengisian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, nantinya akan menggunakan mekanisme baru. Tidak hanya dengan lelang jabatan, tapi bisa dari kader internal yang sudah diuji melalui talent pool.
"Soalnya ada surat dari Kementerian, yang menyatakan daerah-daerah dengan pengelolaan personil yang bagus, salah satunya Jateng bisa menggunakan talent pool. Jadi personil internal yang digunakan. Tapi saya punya hak apakah talent pool atau lelang jabatan. Kalau memang personil di dalam tidak memenuhi yang saya inginkan, ya kita lakukan lelang," pungkasnya.***
