Network
SEMARANGKU - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) meminta kepada kepala desa atau kades untuk membantu warganya.
Pemprov Jateng meminta kades untuk memperhatikan warganya yang belum mendapatkan BST.
Pemprov Jateng juga meminta agar para Kades memaksimalkan dana desa untuk membantu warga yang belum kebagian BST.
Kepala Dispermasdesdukcapil Jawa Tengah Sugeng Riyanto menjelaskan bahwa penggunaan dana desa untuk BLT sudah diatur oleh pemerintah.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Tampak Gagah Saat Mengecek Penyaluran BST di Jateng dengan Mobil Double Cabin
Selain itu untuk mereka yang tak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berhak mendapat bantuan yang bersumber dari dana desa.
"Penggunaan BLT DD itu pasti (sudah diatur), diperuntukkan bagi mereka yang belum termasuk DTKS. BLT DD itu penyapu ranjau bagi yang belum dapatkan bantuan," ujarnya.
Bertambah setiap bulan tidak apa-apa, yang penting ada musyawarah desa khusus (Musdesus)," ujar Sugeng.
Sementara itu, sesuai peraturan dari Kementrian Desa dan Kementrian Keuangan besaran BLT DD disesuaikan dengan Dana Desa yang diperoleh.
Baca Juga: Simak Cara Mendaftar BLT untuk Dapatkan 1,2 Juta hingga Penerima BST dan PKH Dapat Tambahan Bantuan
Desa mendaaptkan DD kurang lebih 800 juta maksimal 25 persen diperuntukkan BLT DD.
Desa dengan DD Rp 800 juta - Rp 1,2 miliar, harus alokasikan 30 persen.
Kemudian desa yang mendapatkan DD di atas Rp 1,2 miliar harus alokasikan 30 persen untuk BLT DD.
"Yang tercatat pada kami, tahap pertama itu sudah salur 99,99 persen, kurang satu desa di Pekalongan. Tahap kedua salur 54,25 persen tahap ketiga saat ini salur 1,62 persen itu yang dari BLT DD," jelasnya.***
