Network
SEMARANGKU - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) meminta kepada kepala desa atau kades untuk membantu warganya.
Pemprov Jateng meminta kades untuk memperhatikan warganya yang belum mendapatkan BST.
Pemprov Jateng juga meminta agar para Kades memaksimalkan dana desa untuk membantu warga yang belum kebagian BST.
Kepala Dispermasdesdukcapil Jawa Tengah Sugeng Riyanto menjelaskan bahwa penggunaan dana desa untuk BLT sudah diatur oleh pemerintah.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Tampak Gagah Saat Mengecek Penyaluran BST di Jateng dengan Mobil Double Cabin
Selain itu untuk mereka yang tak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berhak mendapat bantuan yang bersumber dari dana desa.
"Penggunaan BLT DD itu pasti (sudah diatur), diperuntukkan bagi mereka yang belum termasuk DTKS. BLT DD itu penyapu ranjau bagi yang belum dapatkan bantuan," ujarnya.
Bertambah setiap bulan tidak apa-apa, yang penting ada musyawarah desa khusus (Musdesus)," ujar Sugeng.
Sementara itu, sesuai peraturan dari Kementrian Desa dan Kementrian Keuangan besaran BLT DD disesuaikan dengan Dana Desa yang diperoleh.
