Network
SEMARANGKU - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo diwaduli semrawutnya pembagian bansos.
Para Kades di Kabupaten Klaten wadul pada Gubernur Ganjar Pranowo pembagian bansos yang semrawut.
Sejumlah Lurah/Kades se Kabupaten Klaten mengeluhkan data bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Bangga Atas Kemenangan Greysia Polii dan Apriyani Rahayu, Netizen: Kami Ikut Bangga!
Bahkan ada salah satu kades yang emosional, karena penerima bansos malah orang kaya dan ada juga yang dapat lebih dari dua bantuan.
Keluhan itu mereka sampaikan secara langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat acara Rembug Desa yang digelar daring pada Senin 2 Agustus 2021.
Gubernur Ganjar Pranowo memang aktif menggelar rapat langsung dengan para kades di wilayahnya, untuk mengetahui langsung data akurat di lapangan.
Salah satu Kades Kabupaten Klaten yang melaporkan perihal semrawutnya data bansos bernama Joko Laksono.
Baca Juga: Lapak Ganjar di Bulan Agustus Terbuka untuk UMKM Seluruh Indonesia dengan Syarat Mudah Banget
Kades Tijayan Kabupaten Klaten itu terlihat begitu emosional saat menyampaikan semrawutnya data bansos di desanya.
Misalnya Kades Tijayan yang mengatakan ada warganya yang punya mobil banyak, tapi tetap dapat.
"Bansos ki malah marai mumet pak (bansos itu bikin pusing). Kulo ajeng curhat pak (saya mau curhat pak), saya mau jujur. Ndak peduli mangke didukani bu Mensos Risma (tidak peduli kalau nanti dimarahi bu Mensos, Risma)," kata Joko Laksono.
Joko Laksono menerangkan, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang didapat di desanya tidak tepat sasaran.
Ada beberapa data penerima yang sudah diverifikasi dan dihapus dari penerima karena dianggap sudah mampu, justru kembali mendapatkan bantuan.
"Ada yang punya mobil lima, muncul namanya. Intuk niku malahan (dia justru malah dapat). Padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Tetep metu maleh (dapat bantuan lagi). Ngoten ndan, mumet aku," ucapnya.
Hal itu membuat kecemburuan sosial bagi warga di daerahnya.
Pihaknya juga kebingungan, karena bantuan sosial tersebut tidak bisa dialihkan kepada yang berhak.
"Ada lagi cerita teman kami di Cawas. Itu Kadesnya dapat bantuan, Sekdes dapat. Kan aneh. Tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialihkan juga tidak bisa. Tolong njenengan aturaken bu Risma (tolong sampaikan ke bu Risma)," imbuh Joko Laksono.
Joko Laksono juga menceritakan kisah salah satu koleganya di Desa Nanggulan.
Di desa itu, seharusnya ada 261 warga yang dapat PKH, tapi 40 orang dicancel. "Padahal itu banyak jandanya pak, tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan," pungkasnya.
Kesemrawutan data Bansos juga disampaikan oleh beberapa pengelola desa lainnya.
Lain lagi dengan yang dialami Kepala Dusun di Desa Barongan, Kabupaten Klaten, Suyuti misalnya.
Suyuti mengatakan jika di daerahnya terjadi dobel data saat penerimaan bansos.
"Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data. Akhirnya, penyaluran bantuan tidak sesuai. Banyak yang dobel-dobel pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST. Bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan pak," ucap Suyuti.
Pihaknya mengatakan sudah melaporkan hal itu pada petugas pengelola data.
Namun sampai dengan sekarang, belum ada perbaikan perubahan data warganya.
"Di desa kami juga sama pak, tidak merata dan tidak tepat sasaran. Ada yang dapat dobel-dobel. Ada yang mengeluh tidak dapat bantuan. Sementara yang tidak dapat, kami kasih dari Dana Desa. Buat menenangkan," kata Kades Plawikan, Kabupaten Klaten, Lilik Ratnawati.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya memang banyak menerima laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran.
Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan, verifikasi dari daerah tidak sama dengan pusat.
"Maka sekarang saya tanyakan langsung ke Kades, ternyata memang benar. Diantara mereka yang sudah memverifikasi data kok belum berubah dari pusat. Maka ini kita cocok-cocokan data," kata Ganjar Pranowo.
Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan sudah mengirimkan surat secara langsung ke Menteri Sosial terkait hal ini.
"Saya mau minta seluruh data penerima BST dari Kemensos di Jateng itu siapa saja. Nah nanti kami overlay dengan data hasil verifikasi yang dilakukan pada April lalu. Dengan cara itu, harapannya dapat diketahui mana yang bermasalah dan mana yang tidak," tegas Ganjar Pranowo.
Gubernur Ganjar Pranowo berharap, Mensos Tri Rismaharini bisa segera merespon.
Sebab menurut Gubernur Ganjar Pranowo, Kades berada pada posisi sulit jika datanya tidak sama dengan yang mereka sampaikan.
"Ya meski ada di beberapa desa yang kasih bantuan kepada warga yang tak menerima dengan dana desa. Istilahnya nggo ngeneng-ngenengke (untuk menenangkan). Yang begini-begini sengaja kami komunikasikan dengan Kades agar tahu posisi akhirnya mereka seperti apa. Dan mereka siap betul," ucap Ganjar Pranowo.
Misalnya Kades Tijayan yang mengatakan ada warganya yang punya mobil banyak, tapi tetap dapat.
"Yang gini-gini harus dibersihkan pak Gub, soalnya kami bingung, itu tidak bisa diterima, dikembalikan juga tidak tahu caranya. Itu yang mereka laporkan," terang Ganjar Pranowo.
Gubernur Ganjar Pranowo berharap ada kepastian dari Kemensos terkait akan hal itu.
Apakah bisa dipindahkan dengan cara boleh dibagi langsung, apakah lapor dulu atau meski dikembalikan.
Menurut Gubernur Ganjar Pranowo, jika ada data bantuan yang salah, maka harus diberikan caranya bagaimana.
Para Kades di Kabupaten Klaten wadul pada Gubernur Ganjar Pranowo pembagian bansos yang semrawut.***
