Network
SEMARANGKU – Gubernur Ganjar Pranowo memastikan bantuan untuk pekerja informal terdampak PPKM level 4 tersalurkan.
Guna memastikan bansos dapat terselesaikan dengan cepat, Gubernur Ganjar Pranowo akan mendampingi penyaluran bansos bagi pedagang terdampak PPKM level 4.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyiapkan bansos atau Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dialokasikan dari APBD Provinsi Jawa Tengah.
Yang nantinya bansos itu akan diberikan kepada pedagang pasar, PKL, dan pekerja informal lain, yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Mereka merupakan warga yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, namun tidak masuk dalam DTKS.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan, penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat menyikapi mulai diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, pada 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
"Yang kita tekankan dalam rapat tadi, adalah bantuan yang harus diterima rakyat segera dicairkan," kata Ganjar Pranowo usai rapat penanggulangan Covid-19 di kompleks kantornya di Kota Semarang pada Senin 26 Juli 2021.
Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan bantuan tersebut misalnya bansos, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, Gubernur Ganjar Pranowo segera meminta data-data penerima bantuan yang ada di pemerintah pusat.
"Kita mendampingi agar itu bisa selesai cepat," ujar Ganjar Pranowo.
Disamping itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan bansos untuk pedagang pasar, PKL, hingga pekerja informal lain, yang terdampak PPKM level 4.
“Penerimanya (bansos) 133.555 keluarga. Itu hanya pedagang, baik itu PKL, maupun pedagang pasar, yang intinya pekerja informal. Iya (terdampak PPKM),” kata Harso Susilo saat ditemui di kompleks kantor Gubernur, Semarang pada Senin 26 Juli 2021.
Harso Susilo mengatakan, yang jelas, para penerima bansos pekerja informal ini bukan yang masuk DTKS (non-DTKS).
Saat ini, pihaknya masih menunggu anggaran yang tengah disusun oleh BPKAD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Terkait hal itu, pihaknya sekarang sedang mempersiapkan data-data pekerja informal penerima bansos .
"Nanti kita crosscheck (data) dengan yang UMKM dari Dinas Koperasi dan UMKM, dan juga Dinas Porapar (Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata). Kita overlay (proses penyatuan data) dengan data kita," terang Harso Susilo.
Setelah itu, proses selanjutnya, data penerima tersebut akan diatensikan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Adapun penyaluran bansos kepada penerima nantinya akan dilakukan paling cepat Agustus 2021.
"Nanti penyalurannya lewat PT Pos. Jadi seperti BST (Bantuan Sosial Tunai), itu penerima kita beritahu. Kemudian mereka mengambil di kantor pos,” jelas Harso Susilo.
Adapun nilai bansos yang disalurkan bagi pekerja informal itu Rp 200 ribu per KK per bulan.
Mereka pekerja informal yang terdata, nantinya akan menerima bansos JPS selama dua bulan.
Rinciannya, di bulan pertama per KK menerima bansos JPS Rp 200 ribu, dan bulan kedua kembali menerima Rp 200 ribu.
Dengan demikian, total per KK akan menerima bantuan sebesar Rp 400 ribu.
Dinsos saat ini juga akan melakukan penyatuan data dengan Kabupaten dan Kota supaya tidak terjadi tumpang tindih data penerima bansos.
Adapun data keluarga penerima bansos nanti akan berdasar by name by address.
"Paling banyak (penerima) ya di Kota Semarang, itu paling banyak. Yang penduduknya besar-besar, Banyumas, Cilacap," pungkas Harso.
Guna memastikan bansos dapat terselesaikan dengan cepat, Gubernur Ganjar Pranowo akan mendampingi penyaluran bansos bagi pekerja informal terdampak PPKM level 4.***
