SEMARANGKU – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berkomunikasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) agar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat bisa dilaksanakan dengan baik.
Hal ini diberlakukan Ganjar Pranowo supaya dapat memutus rantai persebaran Covid-19 terutama di wilayah Jawa Tengah.
Ganjar Pranowo menerangkan sesuai aturan, perusahaan atau industri besar dengan jumlah karyawan yang besar karyawan yang boleh masuk hanya 50 persen.
Komunikasi yang dilakukan Ganjar bersama Apindo diharapkan bisa mendorong pelaksanaan aturan berjalan dengan baik.
"Kita butuh bantuan mereka. Kita ngomong lebih dulu agar nanti peringatan ini segera ditindaklanjuti. Kita sudah menyiapkan dari dinas perindustrian dan tenaga kerja untuk nanti menyambangi ke industri-industri itu apakah kemudian pelaksanaan WFO/WFH sesuai dengan persentase yang ada," jelas Ganjar.
Ganjar Pranowo menerima laporan masih ada perusahaan yang menyuruh karyawannya bekerja melebihi persentase maksimal yang diperbolehkan selama PPKM darurat.
“Tadi diingatkan saja oleh pemerintah pusat bagaimana sektor esensial dan kritikan bisa melaksanakan kebijakan (PPKM Darurat) dengan baik. Untuk Jawa Tengah saya sudah bicara dengan APINDO agar perusahaan atau industri membantu menjaga prokes," katanya usai rapat dengan Menko Maritim dan Investasi secara virtual di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Rabu, 7 Juli 2021.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Minta Gedung Kampus yang Kosong Dimanfaatkan untuk Isolasi Terpusat
Ganjar bercerita dia menerima laporan bahwa ada satu perusahaan sektor keuangan yang masih melakukan waktu kerja penuh.
Informasi yang diterima oleh Ganjar menyebutkan bahwa bos dari perusahaan itu menyuruh karyawannya untuk berangkat kerja dengan membawa dua pakaian juga.
"Jadi kalau ada pemeriksaan karyawannya disuruh ganti baju dan jadi customer. Ini cerita sepenggal saja sih. Artinya kita musti taat lagi. Intinya kita mau mengurangi mobilitas. Kalau kerja, apalagi sektor keuangan sudah banyak menggunakan teknologi informasi dan digital, maka dari rumah kan bisa. Kita mau mengingatkan itu," kata Ganjar.
Semenjak PPKM Darurat diberlakukan di Jawa Tengah, presentase baru bisa menekan penurunan mobilitas sebesar 17 persen.
Jumlah itu masih jauh dari target 30-50 persen yang menandakan mobilitas masyarakat di Jawa Tengah masih tinggi.
"Mobilitas kita di Jateng targetnya bisa turun sampai 30 persen. Aturan itu kan berlaku seluruh Jawa dan Bali jadi kita musti bicara diinduknya, di hulunya. (Warga) ini kerja di mana, kalau kemudian harus wira-wiri dengan mengikuti ketentuan tidak apa-apa. Kalau 50 persen yang masuk kan bisa ditekan," pungkas Ganjar Pranowo. ***