Jateng Berlakukan PPKM Mikro Darurat 3-20 Juli, Ganjar: Jika Alami Kesulitan Lapor Pejabat atau Call Center

1 Juli 2021, 18:47 WIB
Jateng Berlakukan PPKM Mikro Darurat 3-20 Juli, Ganjar: Jika Alami Kesulitan Lapor Pejabat atau Call Center /Dok Humas Prov Jateng

SEMARANGKU - Pemerintah Pusat resmi memberlakukan pelaksanaan PPKM Mikro Darurat pada tanggal 3-20 Juli mendatang.

Sebanyak 48 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level tiga di Jawa Bali menjadi target penerapan kebijakan PPKM Mikro Darurat itu.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta seluruh masyarakat Jateng mendukung program PPKM Mikro Darurat ini. 

Baca Juga: Ganjar Pranowo Kunjungi Pemkab Purworejo, Ganjar: Edukasi Prokes Mesti Terus Dilakukan

Jika di New Zealand ada gerakan Tim 5 juta, maka di Jateng ada Tim 35 Juta. Artinya, seluruh masyarakat diminta jadi tim untuk membantu.

Untuk Provinsi Jateng, semua daerah ditetapkan pemberlakuan PPKM Mikro Darurat. Rinciannya, 13 Kabupaten/Kota masuk asesmen pandemi level 4 dan sisanya masuk asesmen pandemi level 3.

"Petunjuk pelaksanaannya hari ini sudah dikeluarkan. Instruksi Mendagri juga sudah disiapkan, mungkin sore ini atau besok sudah keluar. Seluruh kepala daerah diminta menyiapkan termasuk sosialisasi ke masyarakat. Levelingnya sudah disiapkan dan tindakan tegas dilakukan. Semua mesti kompak, insyaallah Jateng semuanya siap," ujar Ganjar saat meninjau Jogo Tonggo di Desa Wirun Purworejo, Kamis 1, Juli 2021.

Ganjar Pranowo meminta masyarakat tidak panik dengan penerapan PPKM Mikro Darurat ini. Tindakan yang diambil saat ini hanyalah pengetatan saja, dan semua harus mendukung.

Baca Juga: PPKM Mikro Darurat Resmi Diberlakukan, Ganjar Pranowo: Simak Aturan yang Harus Ditaati dan Jangan Panik

"Jangan panik, kita hanya butuh mengetatkan saja. Tindakan-tindakan ini karena situasinya sedang tidak baik-baik saja. Memang butuh tindakan yang lebih ketat dan serius," ujar Ganjar.

Seluruh Bupati/Wali Kota di Jateng lanjut Ganjar diminta melaksanakan PPKM Mikro Darurat dengan ketat. Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara terbuka, mana yang harus ada, mana yang ditutup dan dukungan masyarakat seperti apa.

"Bupati/Wali Kota harus mencari jalan keluar, sehingga tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat. Tidak boleh ada satupun Bupati/Wali Kota yang menawar, semuanya harus melaksanakan dengan baik. Kalau 14 hari bisa dilakukan, maka ini bisa menekan," ujar Ganjar.

Jika ada masyarakat yang kesulitan selama PPKM Mikro darurat dilaksanakan, Ganjar meminta agar menghubungi pejabat di daerahnya masing-masing.

Ganjar Pranowo  juga minta masyarakat melapor ke call center di Kabupaten/Kota atau Provinsi jika mengalami kesulitan saat PPKM Mikro Darurat.

"Kalau ada masyarakat kesulitan, saya minta kawan-kawan Kabupaten/Kota membantu. Ada call center yang bisa dihubungi. TNI/Polri digerakkan, Babinsa/Bhabinkamtibmas, Camat, Kades semuanya bekerja. Saya minta Jogo Tonggo hidup, sehingga bisa membantu," ujar Ganjar.

Dari pengalaman yang sudah terjadi, Ganjar melihat praktik Jogo Tonggo di masyarakat berjalan baik. Beberapa tempat yang dikunjungi semua saling tolong menolong antar sesama warga.

"Masyarakat tenang saja, tidak apa-apa. Kalau ada yang kesulitan, lapor saja. Saya rasa dalam konteks karantina wilayah atau lockdown ini, semua bisa digerakkan secara kolaboratif. Pemerintah turun tangan, Jogo Tonggo sebagai kekuatan civil society bisa dioptimalkan," ujar Ganjar Pranowo.***

Editor: Heru Fajar

Tags

Terkini

Terpopuler