SEMARANGKU - Jawa Tengah gelar musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) 2020 secara daring.
Meski secara virtual, antusias masyarakat Jawa Tengah dalam memberikan masukan perencanaan pembangunan daerah sangat tinggi.
Terbukti, sebanyak 27.808 usulan dari warga diterima dan terdata dalam website resmi dengan total anggaran disampaikan masyarakat sebanyak Rp31,7 triliun.
"Usulan itu terdiri dari usulan bantuan Kabupaten/Kota dan desa sebesar Rp8,2 triliun, usulan sektoral Kabupaten/Kota Rp8,4 triliun, pokir DPRD Rp4,5 triliun, musrenbang desa Rp43,1 miliar dan usulan dari masyarakat lainnya Rp10,4 triliun. Total ada 27.808 usulan dengan anggaran Rp31,7 triliun," kata Pj Sekda Jateng, Prasetyo Aribowo dalam acara Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Jateng 2018-2023 dan RKPD tahun 2022 di Gradhika Bhakti Praja, Rabu 14 April 2021.
Baca Juga: Bacaan Niat Puasa Ramadhan dan Artinya, Cocok Anak Kecil Belajar Berpuasa
Baca Juga: Daftar Frekuensi Channel TV Indonesia Satelit Telkom 4 Terbaru Bulan April 2021
Prasetyo menuturkan masukan dari masyarakat ada kemungkinan bertambah sebab penutupan akan ditutup besok, Kamis 15 April 2021.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi antusias masyarakat dalam memberikan masukan pada perencanaan pembangunan Jawa Tengah.
Ganjar Pranowo menilai daring bukan alasan untuk memberikan usulan yang nantinya dinikmati oleh semua orang.
"Akan tetapi usulan itu angkanya sudah melebihi kapasitas anggaran, maka nanti keputusannya tinggak politik. Dari eksekutif dan legislatif akan bicara. Maka tadi saya terimakasih DPRD ikut hadir," kata Ganjar dalam keterangan rilisnya diterima Semarangku.com.
Baca Juga: Kapolda Jateng Kenalkan Aplikasi SIM Online Pada Masyarakat Jateng, Tinggal Download!
Baca Juga: KODE REDEEM Mobile Legends atau ML Terbaru 14 April 2021 Spesial Ramadhan, Cek!
Ganjar menjelaskan usulan warga masuk dalam data tidak mungkin dipenuhi semuanya. Pihaknya akan memutuskan skala prioritas dan mempertimbangkan kepentingan daerah.
"Nanti diputuskan mana yang skala prioritas dan daerah mana kepentingannya apa. Semuanya harus sesuai dengan RPJMD," terangnya.
Ganjar Pranowo meminta usulan masyarakat dilakukan secara transparan dan tersistem sehingga tidak ada perkataan negatif kemudian hari.
"Verifikasi harus dilakukan, sehingga diharapkan tidak ada lagi cerita ndesel (dimasukkan paksa), masuk dari kiri kanan dan menjadi data siluman. Tidak boleh ada semacam itu, semua harus transparan," pungkasnya.***