SEMARANGKU - Terdapat 174 siswa SMK Pelita Bangsa di Kabupaten Sragen nunggak bayaran ijazah.
Tercatat, jumlah tunggakan biaya administrasi mulai 2014 hingga 2019 mencapai Rp174.445.000.
Akibatnya, lulusan 2014 belum menerima ijazah kelulusan sebagai bukti dari sekolah selama tiga tahun.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, persoalan ijazah di SMK Pelita Bangsa sudah selesai.
Baca Juga: Temukan Harga Termurah di Shopee Murah Lebay Promonya Gak Kaleng-kaleng!
Baca Juga: Link Live Streaming Indosiar Piala Menpora 2021, Tekad Dodi Membawa Bhayangkara Solo FC Juara
Pihaknya sudah menyerahkan sebanyak 174 ijazah kepada perwakilan siswa dari SMK Pelita Bangsa kabupaten Sragen.
"Ini ada fotonya, ini barusan selesai. Jadi yang kemarin tidak bisa di Sragen, SMK Pelita Bangsa, perhari ini di Kantor Kecamatan Sumberlawang telah diserahkan 174 ijazah kepada perwakilan siswa," kata Ganjar dalam keterangan rilisnya diterima Semarangku.
Ganjar Pranowo menjelaskan pihaknya senang sebab pihak sekolah memberikan ijazah kepada para siswa yang nunggah tersebut.
"Ijazahnya gratis, lulusan tidak dibebani biaya apapun. Ini saya sudah dikirimi gambarnya," ucapnya sambil menunjukkan foto di handphonenya yang menunjukkan proses pembagian ijazah itu.
Baca Juga: Reaksi Mama Rosa Dengar Kejujuran Andin Soal Pembunuhan Roy, Bocoran Ikatan Cinta 22 Maret 2021
Baca Juga: Link Streaming Dewa Kipas VS GM Irene Sukandar Terbaru, Sudah Bisa Diakses Disini
Memang lanjut Ganjar, hal itu tidaklah mudah. Dirinya memiliki banyak pengalaman serupa, bagaimana ada siswa sekolah swasta yang menunggak biaya sekolah dan terpaksa harus dibantu menebus ijazahnya.
"Beberapa kali pengalaman saya, saya nebusi ijazah, bayari tunggakan-tunggakan itu. Ada beberapa sekolah yang kompromi, dikasih diskon 50 persen. Tapi ada sekolah yang bayar sepenuhnya. Ya saya kumpulkan, itu dari saya kepada mereka," pungkasnya.
Ganjar menghimbau kepada seluruh sekolah Jawa Tengah khususnya swasta untuk melakukan pendataan dan akan diberikan bantuan dari pemerintah.
"Bisa dengan beasiswa atau sebagainya. Maka sekolah wajib mendata itu," jelasnya.***