SEMARANGKU - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membahas persoalan vaksinasi dalam rapat mingguan bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Senin, 15 Februari 2021.
Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa pemerintah Jawa Tengah mengutamakan upaya persuasi dan sosialisasi terkait vaksinasi.
Hal ini berkaitan dengan aturan tentang sanksi bagi warga yang enggan divaksinasi.
Baca Juga: PPKM Mikro Provinsi Jawa Tengah Beri Hasil Signifikan, Ganjar Pranowo: Skenario Vaksinasi Disiapkan
Peraturan mengenai sanksi tersebut dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
Perpres tersebut resmi ditetapkan pada 9 Februari 2021 serta mulai diundangkan sejak 10 Februari 2021.
Menanggapi aturan sanksi tersebut, Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bisa ditunda bila warga Jateng ada yang belum siap.
"Ya karena keluar aturan tentang sanksi, saya tidak mau ada perdebatan soal ini, jadi yang belum setuju bisa kita arahkan, kita tarik ke belakang saja (ditunda)," ujar Ganjar.
Alasan Ganjar untuk memberikan kesempatan penundaan vaksinasi tersebut di antaranya karena ia percaya warganya butuh untuk diyakinkan melalui data.
"Yang belum setuju mungkin butuh diedukasi, butuh tahu, butuh dikasih data, butuh yakin," terangnya.
Berkaitan dengan persoalan tersebut, Ganjar menyampaikan bahwa penundaan vaksinasi Covid-19 dibarengi dengan sosialiasi.
Ia berharap sosialisasi yang dilakukan berdampak pada pencapaian target vaksinasi Covid-19 di akhir tahun.
"Anggap aja ini diedukasi dulu beberapa bulan dan nanti di ujung akhir tahun yang Pak Presiden menargetkan musti selesai vaksinnya pada tahun ini. Nah mereka-mereka bisa di sana tapi kita ingatkan dan kita edukasi," tuturnya.
Baca Juga: Pray For Nganjuk Trending di Twitter Akibat Bencana Tanah Longsor Mengerikan dan Luapan Air Hujan
Adapun kebijakan untuk mengedepankan sosialisasi dan persuasi dibanding sanksi melalui pertimbangan berbagai aspek dan kondisi di daerah Jawa Tengah.
Ganjar berharap energi pemerintah dapat difokuskan pada upaya percepatan vaksinasi Covid-19, tidak pada perdebatan lainnya, salah satunya sanksi.
"Agar energi kita masuk pada percepatan vaksin (Covid-19), bukan lagi perdebatan dihukum-tidak dihukum, hak asasi, dan sebagainya, nanti kita tidak jalan-jalan. Sehingga persuasi lebih penting, sosialisasi lebih penting," tegasnya.
Baca Juga: Wapres AS Kamala Harris Telpon Presiden Prancis Macron, Perbaiki Hubungan yang Rusak Karena Trump
Berdasarkan laporan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo, vaksinasi Covid-19 kedua Jawa Tengah menempati tertinggi se-Indonesia.
"Penyuntikan kedua itu, karena jadwal saja yang tidak bisa dipercepat. Kita sudah luar biasa, penyuntikan kedua 69 persen itu tertinggi kedua di Indonesia. Rata-rata di Indonesia hanya 29 persen," kata Yulianto.
Lebih lanjut Yulianto menyebutkan bahwa pada tahap kedua vaksinasi tersebut terdapat lima kabupaten dan kota yang termasuk tinggi.
"Yang tertinggi (vaksinasi Covid-19) Kabupaten Wonosobo 87,5 persen, Kota Pekalongan, Kabupaten Boyolali, Kota Salatiga, dan Kabupaten Semarang. Sedangkan yang masih rendah di Sukoharjo 41,6 persen," terangnya.***