Pulau Jawa Akan Terapkan Lockdown? Begini Kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo

SEMARANGKU - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi desakan epidemolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman untuk menerapkan lockdown di pulau Jawa.

Ganjar Pranowo menjelaskan kalau penerapan kebijakan lockdown di pulau jawa itu mudah. Namun, masalah yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut pasti ada banyak.

"Statemen lockdown itu gampang. Harus lockdown. Oke. Tapi kan turunanya kan banyak yang harus diselesaikan," kata Ganjar Pranowo.

Baca Juga: BPPTKG Catat 22 Kali Awan Panas Guguran Meluncur dari Gunung Merapi ke Arah Barat Daya

Baca Juga: Pemerintah Bagi-bagi Sembako Rp200 Ribu Bulan Februari Besok, Simak Cara Daftar Sampai Cek Penerimanya

Pulau Jawa Akan Terapkan Lockdown? Begini Tanggapan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo

Ganjar memaklumi pemikiran para pendukung kebijakan lockdown karena mereka mengira pemerintah pasti sanggup mengatasi segala masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

Padahal, kenyataan di lapangan tidak selalu begitu. Jika tidak bisa diberlakukan lockdown, Ganjar berkata kalau pemerintah akan mengambil langkah lain.

"Oh tidak. Tidak semudah itu. Benturan-benturan mesti kita eliminasi. Idealnya begitu (lockdown), tapi kalau nggak bisa, ya kita ambil grade yang kedua," tegasnya.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Setelah 2 Minggu Disuntik Vaksin Covid-19: Biasa Aja

Baca Juga: Ganjar Pranowo Soal Vaksinasi Covid-19 Tahap II di Jawa Tengah: Nggak Ada Persiapan Khusus

Ganjar mengatakan kalau yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah sosialisasi dan edukasi. Dia memberi contoh pengurangan jumlah kursi di restoran yang akan berdampak pada jumlah pengunjung yang makan di tempat.

"Sebenarnya semuanya bisa untuk tertib. Kalau sebelumnya di restoran itu ada 50 kursi, dipangkas jadi 20 dan ditata dengan jarak dan diberikan partisi. Kalau semua sadar dan mendukung, sebenarnya bisa. Sambil pemerintah mengedukasi dan mengontrol," imbuhnya.

Meski begitu, Gubernur optimis kalau laju penyebaran Covid-19 kedepannya bisa ditekan. Dengan dilantiknya Kapolri baru, menurutnya aturan bisa dipertegas dan nantinya akan memberikan efek jera di masyarakat jika sampai melanggar.

Baca Juga: Beda dengan BPUM Rp2,4 Juta! Ini Syarat Dapat Bantuan Modal Rp10 Juta untuk Wirausaha Pemula dari Pemerintah

Baca Juga: BLT Subsidi Gaji Rp2,4 Juta Cair Lagi Tahun 2021? Menaker Ida Sebutkan Syarat Pencairan Buat Karyawan

"Mudah-mudahan, Kapolri baru kan sudah dilantik. Maka kalau aturan sudah dipertegas, maka diharapkan bisa meningkatkan efek jera. Maka menurut saya saat ini, sanksi denda penting," tutup Ganjar.***