SEMARANGKU – Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng), Bambang Kusriyanto mengatakan netralitas ASN di Pilkada hanya slogan.
Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng), Bambang Kusriyanto menyebut Alasannya adalah ASN memiliki kepentingan. Saat ingin menduduki jabatan maka bukan skil yang berperan melainkan keputusan politik.
Sebagai bagian dari pemerintahan Jawa Tengah, Pernyataan Bambang Kusriyanto perihal netralitas ASN hanya slogan itu pun cukup mengagetkan.
Baca Juga: Anji Dapat Kabar Buruk, Armand Maulana: Innalillahi Waina Ilaihi Rojiun!
Baca Juga: Wow! Ada Bantuan Rp2,4 Juta untuk Pemilik Kartu BPJS Kesehatan, Apa Benar?
Bambang Kusriyanto yang akrab disapa Bambang kribo ini bukanlah orang baru di pemerintahan. Sebelum menjabat sebagai ketua DPRD Jateng, ia menjadi ketua DPRD Kabupaten Semarang.
Dengan beberapa periode jabatannya di legislatif membuat ia hafal betul bagaimana sepak terjang ASN saat pesta demokrasi di Pilkada.
"Netralitas ASN itu hanya slogan. ASN punya kepentingan. Untuk menduduki sebuah jabatan, banyak keputusan politik daripada skill ASN itu sendiri,” kata Bambang saat menjadi pembicara di sebuah diskusi di Kabupaten Semarang, 11 November 2020.
Baca Juga: Drama Korea True Beauty Hasil Adaptasi Webtoon Segera Tayang, Penulis Malah Dihujat, Disebut Begini
Baca Juga: Uji Coba Sekolah Tatap Muka di Jawa Tengah Gagal! Sudah Terapkan Protokol Kesehatan Ketat, Tapi...
Selanjutnya ia mulai menceritakan bagaimana ASN bisa tidak netral. ASN yang tidak netral biasanya orang yang punya jabatan. Mereka biasanya juga menggerakkan staf-stafnya.
Saat ditanya, katanya, ASN jelas akan menjawab netral. Bahkan netralitas ASN adalah harga mati. Namun kenyataannya di lapangan, tidak demikian.
Bambang juga mengatakan, jika Mahfud MD, sebelum Menjabat sebagai Menkopolhukam, juga pernah mengatakan hal yang sama. ASN tidak netral dan banyak terjadi di Pilkada.
Baca Juga: Pilkada Serentak Sebentar Lagi, 18.629 Warga Belum Terima e-KTP, Ganjar Minta Prioritaskan Hal Ini
Baca Juga: Kapolri Beberkan Hal Penting dalam Penanganan Kejahatan Transnasional, Penegak Hukum Harus Begini
Namun untuk menangkap basah ASN yang tidak netral sangat sulit. Karena jaringannya begitu rapi.
“Jadi kalau yang menduduki jabatan itu suruh netral sulit. Bicaranya netral, tapi di lapangan tidak. Menangkapnya pun sulit. Jaringannya Putus-putus,” ujarnya.
Maka ia meminta Bawaslu dan Komisi ASN benar-benar menjalankan tugasnya. Karena sudah ada UU tentang netralitas ASN. Meskipun cukup sulit dalam pelaksanaannya. ***