SEMARANGKU – Fadli Zon menyebut pemerintah tak serius menangani kasus Covid-19 di Indonesia.
Menurut Fadli Zon, alih-alih memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Pemerintah justru membuat kebijakan yang inkonsisten.
Akibat inkonsistensi kebijakan dan program yang dijalankan, mata rantai penyebaran Covid-19 disebutnya tak akan pernah terhenti. Fadli Zon pun mulai membuka satu per satu apa saja sejumlah kebijakan tersebut.
Baca Juga: FPI Tegaskan Habib Rizieq Negatif Covid-19, Babe Haikal: Sakit Gak Selalu Covid-19
Baca Juga: BLT Banpres UMKM Cair Rp 2,4 Juta, Cek Penerima BPUM BRI Via eform.bri.co.id/bpum, Begini
“Soal Pilkada misalnya. Seharusnya pemerintah bijak. Dengan melanjutkannya, maka kita tak akan memutus mata rantai. Petugas banyak yang kena. Apa mau diganti? Belum lagi rakyat berkerumun,” kata Fadli Zon pada acara Mata Najwa yang disiarkan televisi, Rabu 2 Desember 2020.
Harusnya, kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini, sejak awal pemerintah konsisten dengan kebijakan menyetop mata rantai penyebaran Covid-19.
Sementara Pilkada memberi peluang munculnya klaster baru. Ini menunjukkan keputusan pemerintah tak memberikan keberpihakan menyelesaikan persoalan secara tepat dan cepat.
Baca Juga: Jadwal Acara NET TV Hari Ini Kamis 3 Desember 2020 Ada Drama Korea School 2015 dan Lanjutan Hercai
Baca Juga: Jadwal Acara RCTI Hari Ini Kamis 3 Desember 2020, Catat Jam Tayang Ikatan Cinta Malam Ini
Kebijakan kedua perihal sekolah tatap muka mulai awal tahun 2021. Jika sebelumnya pemerintah pusatlah yang mengatur, maka kini diserahkan pada pemerintah daerah.
Artinya pemerintah daerah bisa memberikan lampu hijau pada sekolah untuk melakukan sekolah tatap muka.
“Harusnya kita konsen pada upaya memutus mata rantai itu. Kalau tidak, maka sudah capek-capek dan nanti muncul lagi. Maka tidak akan selesai,” kata Fadli Zon.
Baca Juga: Telkomsel Siapkan Hadiah Rp 5 Juta untuk Umum, Syarat Hanya Perlu Punya Nomor Ini, Yuk Daftar!
Baca Juga: Tiba-tiba Jokowi Copot Luhut, Diganti Menteri Pertanian Syahrul untuk Posisi Menteri KKP Ad Interim
Jika kebijakan yang kontradiktif itu terus dilanjutkan, Fadli Zon khawatir akan terjadi krisis multidimensi di Indonesia. ***