Network
SEMARANGKU - Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju desain Istana Negara Ibu Kota Negara (IKN) baru, sementara PKS tetap tolak pemindahan Ibu Kota.
Presiden Jokowi telah menyetujui desain final Istana Negara IKN baru yang di Kalimantan Timur.
Desain Istana Negara IKN baru yang telah disetujui Jokowi merupakan hasil karya dari seniman I Nyoman Nuarta.
Desainer bangunan IKN baru itu mengungkapkan sempat diundang ke Istana Merdeka Jakarta Pusat pada 3 Januari 2022.
Baca Juga: Kisah Horor Ajudan Presiden di Wisma Negara dan Istana Presiden, 3 Penampakan Paling Sering Bikin Merinding
Dalam hal ini, Nyoman mempresentasikan Istana Negara IKN baru kepada Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat.
"Selesai presentasi di Istana Merdeka dengan Bapak Presiden, Bapak Basuki, Menteri PUPR, Dirjen CIPTAKARYA Ibu Diana," tulis Nyoman Nuarta dikutip Semarangku.com dari Instagram @nyoman_nuarta pada Sabtu, 8 Januari 2022
Sementara itu Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera menegaskan PKS tetap menolak rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.
Menurutnya, pemindahan IKN sebagai solusi pemerintah untuk mengatasi banjir di Jakarta bukanlah hal yang tepat.
Baca Juga: Istana Presiden Berhantu, Ini Kisah Horor Ajudan Gus Dur, Liat Penampakan Wanita Bule Kepala Bisa Memutar
"PKS tegas menolak rencana memindahkan IKN. Macet, banjir tahunan, sampai supply air baku merupakan beberapa alasan pemerintah memindahkan IKN. Tp ini merupakan masalah yg sm dihadapi seluruh wilayah perkotaan di Indonesia (bukan hanya Jakarta), #JakartaTetapIKN," katanya, di Twitter @MardaniAliSera
Lebih lanjut Mardani mengatakan, pemerintah harusnya fokus membantu Pemda dan stakeholders terkait, untuk menyelesaikan masalah perkotaan.
"Dibandingkan melanjutkan rencana pemindah IKN," ujar Mardani.
Sebaiknya sumber daya serta anggaran pemerintah fokus untuk menyelamatkan Pantai Utara Jawa.
Mengingat, berdasarkan kajian BRIN tahun 2021, pada tahun 2040-2050 Pantai Utara Jawa diprediksi tenggelam.
Adapun wilayah yang diprediksi tenggelam itu diantaranya, Jakarta, Cirebon, Pekalongan, Semarang dan Surabaya.
Mardani menilai dari aspek lingkungan hidup pun tidak ada urgensi untuk melakukan pemindahan IKN.
Seperti halnya dari sisi sumber daya air (air baku), gangguan terhadap keanekaragaman hayati, kawasan rawan bencana.***
