Network
SEMARANGKU - Korea Selatan menyatakan bahwa perusahaan Korea akan memberikan kompensasi, untuk orang-orang yang dipaksa bekerja masa penjajahan Jepang, tahun 1910-1945 di Korea.
Ini sebagai usaha pemerintah untuk memperbaiki hubungan buruk antar dua negara yang menghambat perdagangan dan kerjasama selama bertahun-tahun.
Proposal ini diterima dengan baik di Jepang, tetapi menghadapi serangan balik dari korban dan partai oposisi Korea Selatan, yang menuduh pemerintah menyerah kepada Jepang.
Proposal ini tidak lepas dari kebijakan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol yang ingin memperbaiki hubungan dengan Jepang, karena Korea Utara mempercepat program misil dan nuklirnya.
Baca Juga: Hari Perempuan Sedunia Tahun Ini Mengangkat Tema Embrace Equity, Apa Penjelasan dan Misinya?
Keputusan ini diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan yang berkepanjangan, tentang kompensasi orang-orang yang dipaksa bekerja, di pabrik dan tambang Jepang selama perang dunia ke 2.
Ketidaksepakatan tentang tenaga kerja dan wanita yang dipaksa bekerja di rumah pelacuran militer Jepang, telah mengganggu hubungan antara dua sekutu penting AS tersebut.
Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol mendorong untuk memperbaiki hubungan tersebut.
Baca Juga: Isyarat Ketegangan Rusia dan Tentara Bayaran Wagner Saat Pengepungan Bakhmut
Dalam program ini, Korea Selatan akan memberikan kompensasi kepada keluarga para pekerja paksa melalui yayasan amal yang ada, dan akan didanai oleh perusahaan swasta, Menteri Luar Negeri, Park Jin mengatakan dalam sebuah pengarahan.
Di tahun 2018, Mahkamah Agung Korea Selatan memenangkan kasus 15 orang penduduk Korea, yang menuntut ganti rugi dari perusahaan Jepang atas kerja paksa yang terjadi selama masa penjajahan.
Namun, tidak ada satupun korban yang mendapatkan kompensasi tersebut, ini membuat hubungan Jepang dan Korea mencapai titik terendah dalam beberapa dekade.
Jepang menyatakan bahwa masalah kompensasi telah diselesaikan dalam perjanjian tahun 1965, dan Perdana Menteri Jepang menyebutkan sikap pemerintah tidak akan berubah.
Ketika Korea Selatan pertama mengangkat proposal ini di Januari, hal ini langsung memancing reaksi negatif dari para korban dan keluarganya.
Ini dikarenakan dalam proposal tersebut tidak disebutkan kontribusi dari perusahaan Jepang, termasuk mereka yang diperintahkan Mahkamah Agung untuk membayar ganti rugi.
Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida mengatakan ia menyambut baik proposal tersebut dan akan bekerjasama dengan Yoon.
Menteri luar Negeri Jepang, Yoshimasa Hayashi menyebutkan, perusahaan Jepang tidak diwajibkan untuk membayar dalam program ini, tetapi tidak akan melarang jika mereka ingin memberikan donasi.
“Kami menyambut langkah ini sebagai upaya pengembalian hubungan Jepang-Korea Selatan yang sehat.” ucapnya.
Hubungan yang buruk antara kedua negara telah menjadi perhatian AS, yang sekarang mencari sekutu yang lebih bersatu dan solid, untuk melawan kekuatan China yang meningkat, dan ancaman dari misil dan nuklir Korea Utara.
Sumber dari seorang pejabat Jepang yang dekat dengan Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan pada wartawan bahwa AS menekan kedua negara untuk berbaikan, tapi yang menjadi faktor utama adalah kekhawatiran Yoon pada ancaman dari Korea Utara.
Kantor berita Korea Selatan Yonhap mengutip sumber dari pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya, bahwa sebagai bagian dari kesepakatan antara Seoul dan Tokyo, untuk sementara setuju membentuk “dana masa depan pemuda” untuk mensponsori beasiswa yang didanai perusahaan di kedua negara.***
