Network
SEMARANGKU - Kesepakatan nuklir Iran saat ini berada di ujung tanduk karena pembicaraan telah terhenti.
Iran mengatakan pada Senin, 11 April 2022 bahwa kesepakatan nuklir 2015 masih di ujung tanduk, dengan nasibnya berada di tangan AS.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, mengatakan bahwa bahwa Republik Islam tersebut telah menyelesaikan semua rincian yang diperlukan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir.
Namun, AS belum membuat keputusan tentang serangkaian permintaan terbaru Teheran terkait kesepakatan nuklir.
Baca Juga: Ukraina Katakan Rusia Akan Luncurkan Serangan Baru ke Ukraina Timur
Pembicaraan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali kesepakatan, yang dikenal secara resmi sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), telah menemui hambatan dalam beberapa pekan terakhir.
Pemerintahan Biden menolak untuk menghapus Korps Pengawal Revolusi Iran (IRGC) dari daftar hitam organisasi teroris asing (FTO).
Mantan Presiden Donald Trump membatalkan pakta tersebut pada Mei 2018 dan mulai menjatuhkan sanksi terhadap ekonomi Iran sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum.
Pada 2019, IRGC masuk daftar hitam oleh Trump, yang menuduh kelompok itu mempromosikan terorisme sebagai alat negara.
Keputusan kontroversial itu menandai pertama kalinya Washington mencap institusi militer negara sebagai organisasi teroris asing (FTO).
Baca Juga: UPDATE Perang Rusia-Ukraina Ini 5 Hal Penting yang Perlu Diketahui Terkait Kondisi Terkini
Teheran bersikeras bahwa itu harus dihapus agar pakta itu dapat dihidupkan kembali.
“Kami belum mencapai titik di mana pihak AS telah menunjukkan keinginan untuk kembali ke kewajibannya sendiri berdasarkan kesepakatan nuklir dan resolusi PBB terkait,” ujar Khatibzadeh, dikutip dari Middle East Eye.
Selama akhir pekan, anggota parlemen Iran memperkenalkan kondisi untuk menghidupkan kembali perjanjian itu.
Termasuk menetapkan jaminan hukum yang disetujui oleh Kongres AS bahwa Washington tidak akan meninggalkan perjanjian di kemudian hari.
Bulan lalu, Rusia memasukkan kondisi baru pada kesepakatan Iran yang terkait dengan sanksi barat terhadap Moskow atas perangnya di Ukraina, menyebabkan pembicaraan terhenti.
Teheran dan Washington tetap menemui jalan buntu dalam negosiasi, terutama mengenai penunjukan FTO.
Membalikkan keputusan itu bisa menjadi kesalahan politik bagi pemerintahan Biden, yang menghadapi pemilihan paruh waktu tahun ini yang dapat membuat partainya kehilangan kendali atas kedua kamar Kongres.
Gagasan untuk mencabut penunjukan tersebut telah mendapat tentangan dari anggota Kongres dari Partai Republik dan Demokrat.
Biden juga menghadapi penentangan keras terhadap kesepakatan dari pemerintah Teluk Arab dan Israel, yang berpendapat kesepakatan nuklir gagal mengatasi kekhawatiran atas kemampuan rudal balistik Teheran.
Itulah kesepakatan nuklir Iran saat ini berada di ujung tanduk karena pembicaraan telah terhenti, AS belum memberikan keputusan.***
