Network
SEMARANGKU - Malaysia mengatakan mereka telah memanggil duta besar China.
Hal itu karena Malaysia memprotes kehadiran dan kegiatan kapal-kapal China di Zona Ekonomi Eksklusifnya.
Kapal-kapal China, termasuk sebuah kapal survei, beroperasi di lepas pantai negara bagian Sabah dan Sarawak Malaysia yang bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982.
Tidak menjelaskan jumlah kapal yang terlibat atau mengatakan kapan insiden itu terjadi.
"Posisi dan tindakan Malaysia yang konsisten didasarkan pada hukum internasional, untuk membela kedaulatan dan hak kedaulatan kami di perairan kami," kata pernyataan itu melalui Kementerian Luar Negeri.
Baca Juga: Bolak Balik Serang Taiwan, China Kini Dapat Ancaman dari AS
"Malaysia juga memprotes perambahan sebelumnya oleh kapal asing lainnya di perairan kami." sambungnya.
Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei mengklaim bagian dari Laut Cina Selatan di lepas pantai mereka, sementara China mengklaim hampir seluruh wilayah di bawah apa yang disebut garis sembilan garis putus-putus bahwa pengadilan internasional memutuskan untuk tanpa dasar pada tahun 2016.
Dalam beberapa tahun terakhir Beijing telah meningkatkan kegiatannya di perairan yang disengketakan, membangun pulau-pulau buatan, mendirikan pos-pos militer di singkapan berbatu dan pulau-pulau kecil dan mengerahkan armada dan kapal penangkap ikan yang luas dari milisi maritimnya.
Baca Juga: AS Kutuk Serangan Terbesar China di Dekat Taiwan Minggu Lalu
Tahun lalu, Malaysia dan China terlibat dalam kebuntuan selama berbulan-bulan di laut lepas Sarawak di mana Petronas, perusahaan minyak nasional Malaysia, sedang mengeksplorasi minyak dan gas.
Menurut Inisiatif Transparansi Maritim Asia, China memiliki 27 pos terdepan di perairan yang disengketakan dan juga mengendalikan Scarborough Shoal, yang direbutnya dari Filipina pada tahun 2012.***
