Network
Penunjukan pemerintahan sementara yang dibentuk oleh Taliban pun dianggap telah merusak keragaman politik yang ada di Afghanistan.
Duta Besar Nasir pun beranggapan bahwa pemerintahan tersebut telah merusak persatuan sosial nasional di Afghanistan.
Kabinet yang telah dibentuk oleh Taliban hanya terdiri dari laki-laki, sebagian besar anggota pemerintahan pun anggota kelompok etnis Pashtun.
Etnis Pashtun merupakan etnis yang membentuk basis dukungan utama Taliban dan jumlahnya kurang dari setengah populasi di Afghanistan.
“Pada saat genting ini dunia tidak bisa tinggal diam,” katanya. “Rakyat Afghanistan membutuhkan tindakan dari komunitas internasional lebih dari sebelumnya.”
Akan tetapi, Taliban telah membantah melakukan pelanggaran di Panjshir. Taliban mengatakan bahwa mereka mendukung hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam.
Taliban juga mengatakan bahwa pemerintahan yang baru akan dibentuk melalui konsultasi dengan penduduk tentang sistem permanen masa depan yang inklusif.
Namun, Nasir tetap menyerukan dewan-dewan internasional untuk membuat misi pencarian fakta untuk memantau tindakan Taliban.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet pun telah menegur Taliban karena bertentangan dengan janji-janji publik tentang HAM.
Termasuk teguran atas perintah pada perempuan Afghanistan untuk tinggal di rumah, menghalangi gadis remaja ke sekolah dan mengadakan pencarian untuk mantan musuh Taliban.***
