Network
“Urgensi untuk menghentikan pelanggaran dalam skala, gravitasi dan alam seperti itu tidak dapat mengambil kursi belakang untuk kepentingan nasional atau kepentingan geopolitik,” kata Ojea-Quintana di forum Jenewa.
Hal tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan Piagam PBB. Ia menambahkan, "Saya percaya bahwa Dewan Keamanan memikul tanggung jawab atas kelambanannya terhadap berlanjutnya kejahatan terhadap kemanusiaan di DPR Korea."
Ojea-Quintana mempresentasikan laporan terbarunya, yang dikeluarkan minggu lalu, yang mengatakan bahwa tindakan drastis yang diambil oleh Korea Utara untuk menahan virus corona baru telah memperburuk pelanggaran dan kesulitan ekonomi bagi warganya, termasuk laporan kelaparan.
Baca Juga: Tenang! Kuota Internet Gratis Kemdikbud Tak Perlu Daftar, Begini Cara Ceknya
"Kami prihatin tentang meningkatnya laporan tentang kelaparan, pemenjaraan, dan eksekusi cepat," kata dakwaan d’affaires Mark Cassayre AS kepada dewan.
Wakil duta besar Australia, Jeffrey Roach, mengatakan bahwa prioritas utama Korea Utara harus meningkatkan taraf hidup warganya. “Sebaliknya, fokus rezim tetap pada pengembangan senjata pemusnah massal dan kendaraan untuk mengirimkannya,” katanya.
Misi Korea Utara untuk PBB di Jenewa tidak menanggapi pertanyaan Reuters untuk memberikan komentar. Pyongyang tidak mengakui mandat penyelidik PBB dan memboikot debat hari Rabu. Ia sebelumnya menolak tuduhan PBB tentang kejahatan terhadap kemanusiaan.***
