Network
Baca Juga: Wali Kota Solo FX Rudi Hadyatmo Tolak Progam Jateng di Rumah Aja, Ganjar Pranowo Tegaskan Ini
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan bertemu pada Selasa malam, kata para diplomat, di tengah seruan untuk tanggapan global yang kuat terhadap perebutan kekuasaan terbaru militer di negara yang dirusak selama beberapa dekade oleh pemerintahan militer.
Kudeta tersebut menyusul kemenangan telak bagi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi dalam pemilu 8 November, hasil yang ditolak militer dengan alasan tuduhan penipuan yang tidak berdasar.
Tentara menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama setahun, menghancurkan harapan negara yang dilanda kemiskinan yang juga dikenal sebagai Burma itu berada di jalan menuju demokrasi yang stabil.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Desak 35 Kota Jawa Tengah Setujui Program Jateng Di Rumah Aja
Baca Juga: Ditresnarkoba Polda Jateng Catat Penurunan 6 Persen Kasus Narkoba di Jawa Tengah Awal Tahun 2021
Presiden AS Joe Biden menyebut krisis itu serangan langsung terhadap transisi Myanmar menuju demokrasi dan supremasi hukum, dan mengatakan pemerintahannya akan mengawasi bagaimana negara-negara lain merespons.
“Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pembalikan transisi demokrasi Burma,” kata Biden dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters.
Krisis di Myanmar adalah salah satu ujian besar pertama dari janji Biden untuk lebih banyak berkolaborasi dengan sekutu dalam tantangan internasional, terutama pada pengaruh China yang meningkat.
