SEMARANGKU – Penguasa Taliban yang kini berperan sebagai perdana menteri pemerintahan baru untuk Afghanistan meminta mantan pejabat sebelumnya untuk kembali.
Taliban juga mengatakan bahwa mereka akan menjamin keselamatan mantan pejabat Afghanistan.
Perdana menteri yang baru, Mullah Mohammad Hasan Akhund mengatakan bahwa pemerintahan sementara akan jamin keamanan diplomat.
Baca Juga: Protes Penolakan Taliban yang Dilakukan Warga Afghanistan, Hingga Berakhir Tembakan
Sementara itu, kedutaan besar dan lembaga bantuan kemanusiaan telah menekankan, bahwa Taliban ingin membangun hubungan positif yang kuat dengan negara di sekitarnya.
Akhund adalah rekan dekat dan penasihat politik mendiang Mullah Omar, pendiri Taliban dan pemimpin tertinggi pertamanya.
Akhund mengatakan bahwa para pemimpin Taliban menghadapi tanggung jawab dan ujian besar terhadap rakyat Afghanistan.
“Kami telah menderita kerugian besar dalam uang dan nyawa untuk momen bersejarah dalam sejarah Afghanistan,” katanya dikutip Semarangku melalui Reuters.
Baca Juga: Taliban Umumkan Pemerintahan Sementara Baru di Afghanistan, Tidak Ada Wanita?
“Tahap pertumpahan darah, pembunuhan dan penghinaan terhadap orang-orang di Afghanistan telah berakhir dan kami telah membayar mahal untuk ini,” tambah Akhund.
Akhund juga menegaskan kembali janji amnesti Taliban bagi siapa saja yang telah bekerja bersama Amerika dan pemerintahan yang didukungnya setelah invasi tahun 2001.
“Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia menjadi sasaran balas dendam dan alam keadaan tegang seperti itu, mudah untuk melakukan apa yang Anda inginkan,” katanya.
“Tapi gerakan itu disiplin dan mengendalikan orang-orang bersenjatanya. Dan, kami tidak merugikan siapa pun karena tindakannya sebelumnya,” tambah Akhund.
Akhund mengatakan bahwa rakyat Afghanistan tidak perlu khawatir atas pemerintahan Taliban.
Sebab, Taliban menginginkan kebaikan dan kesejahteraan di Afghanistan yang akan dibangung dengan menggunakan sistem Islam.
Perdana menteri, Akhund juga memintan kepada semua orang untuk turut berpartisipasi dalam pemerintahan yang dibangun oleh kekuasaan Taliban.
Akhund menyatakan hal tersebut, sehari setelah Taliban mengumumkan anggota pemerintahan sementaranya.
Susunan pemerintah Afghanistan Taliban telah mendapat kritik karena kurangnya perempuan dan perwakilan etnis dalam rancangan pemerintahan tersebut.
Sementara China dan Uzbekistan telah menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan Taliban.
Uni Eropa dan PBB telah menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap komposisi pemerintah Afghanistan yang baru.
Amerika mengatakan tindakan Taliban harus diadili, tetapi mencatat bahwa pemerintah transisi yang tidak menyertakan kelompok lain dianggap tidak akan menjadi pertanda baik bagi stabilitas masa depan Afghanistan.***