Network
SEMARANGKU - Pandemi Covid - 19 telah menciptakan perubahan pola hidup masyarakat secara drastis. Pemaparan kasus pada tanggal 26 Mei 2020 di Indonesia berjumlah 22.750 orang, dengan 5.642 orang dinyatakan sembuh dan 1.391 orang meninggal. Angka global juga menunjukkan 213 negara telah terserang wabah ini.
Tercatat 5.590.376 orang dinyatakan positif Covid -19, dengan angka meninggal mencapai 347.915 orang pada tanggal 26 Mei 2020. Kendati angka kesembuhan menunjukkan tren kenaikan, bukan berarti semua negara dapat bernafas lega.
Tantangan demi tantangan menjadi hal yang perlu diperhatikan setelah era pandemi ini. Selain persoalan kesehatan, perekonomian masyarakat juga harus menjadi perhatian penting. Pemerintah harus mereview sejumlah kebijakan termasuk program pengentasan kemiskinan yang sudah disusun sebelum pandemi terjadi.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi meminta pemerintah memfokuskan program yang berpihak kepada kelompok rentan di masa pandemi berlangsung.
Baca Juga: Mall Ciputra Semarang di Kabarkan Akan di Jual ? Hoaks atau Bukan!
Dia mengakui, gelombang PHK yang cukup besar telah terjadi sehingga harus dilakukan pendataan ulang terkait angka pengangguran dan keluarga dengan ekonomi rentan.
"Saya banyak mendapatkan informasi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah dengan ribuan buruh terdampak Covid - 19 dan mengalami PKaHK massal. Database tentang korban PHK ini harus dimiliki pemerintah dan mendapatkan perhatian yang besar sebagai bahan kajian untuk penentuan kebijakan," ungkapnya.
Seiring terjadinya pandemi, kata Denty, di Jateng juga tengah dilaksanakan sejumlah pembangunan ekonomi berskala nasional. Pembangunan pabrik di beberapa daerah, dan rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Brebes saat ini sudah dalam tahap dimatangkan.
Baca Juga: Warga Semarang Indah Care Bagi 4.110 Paket Sembako ke Masyarakat
"Harapan kami, prioritaskan warga terdampak pandemi terlebih dahulu, dan pastinya kami harapkan mengakomodasi sebanyak-banyaknya warga Jateng," katanya.
Anggota Komite II DPD RI ini juga menyoroti pergerakan massal yang terjadi di awal pandemi dengan masuknya ribuan pemudik ke sejumlah wilayah di Jateng. Para pemudik ini adalah pekerja dari Jakarta yang secara massal pulang ke sejumlah wilayah, antara lain Wonogiri, Jepara, Blora, Solo, Sukoharjo, dan Sragen.
Denty meminta pemerintah kembali melakukan pendataan, apakah saat ini mereka telah memperoleh pekerjaan di Jateng ataukah mereka akan kembali ke Jakarta paska New Normal dan pembukaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.
Baca Juga: Ada Orang Indonesia Yang Fotonya Viral Terlibat Kerusuhan di Amerika
"Kita harus secara masif melakukan pendataan karena kedatangan para pemudik tersebut memberikan dampak ekonomi di Jateng ke depannya," tuturnya.
Dalam waktu singkat, lanjutnya, pemerintah juga dituntut untuk membuat formulasi lapangan kerja yang memadai agar ekonomi di Jateng tidak mengalami penurunan berarti. Sejumlah pakar telah memprediksi akan terjadi pelambatan hingga angka pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 2 %.
Baca Juga: Carmelo Ezpeleta: Jika Sepakbola Mulai Juni Maka MotoGP Bulan Juli
Meskipun demikian, Denty optimistis jika pertumbuhan itu dapat dikejar apabila semua pihak bahu-membahu. Dia kembali menggarisbawahi perlunya disiplin pada era New Normal di masa mendatang. "Semua pihak harus disiplin, agar kita tidak terpuruk, mari saling bahu membahu supaya ekonomi terus membaik," ujarnya. (*)
