SEMARANGKU - Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat di Jawa Tengah hingga 25 Juli 2021 mendatang.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mendesak agar bantuan sosial atau bansos bisa segera dicairkan untuk membantu ekonomi masyarakat.
Bansos sudah dialokasikan dari APBN dan APBD sebagai bantuan kepada masyarakat saat menghadapi PPKM Darurat.
Ganjar berharap, basos dari pemerintah bisa meringankan beban ekonomi saat PPKM Darurat yang dirasa membenani rakyat.
"Karena keputusannya sudah diperpanjang, yang mesti dilakukan adalah bansosnya dikeluarkan. Tidak hanya yang bersumber dari APBN maupun APBD, bantuan sumber lain juga harus disalurkan," kata Ganjar ditemui di kantornya, Rabu 21 Juli 2021.
Ganjar pun meminta, seluruh Bupati/Wali Kota segera mengeluarkan bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat.
Sumber lain seperti CSR, Baznas dan lainnya harus dipastikan tersalurkan.
"Kita punya gerakan ASN jajan untuk membantu UKM. Ayo dilaksanakan. Pastikan bantuan dari pusat, dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota dikeluarkan hari ini. Karena keputusannya sudah jelas diperpanjang, maka bantuan keluarkan semuanya," tegasnya.
Ganjar menegaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait bantuan-bantuan yang akan diberikan.
Hal itu untuk memastikan, bantuan disalurkan tepat pada sasaran.
"Presiden sudah memerintahkan, bansosnya sampai apa tidak, untuk PKL ada apa tidak. Maka tadi saya langsung rapat dengan teman-teman untuk memastikan itu," ucap Ganjar.
"Kami petakan dari pusat, bansosnya dikeluarkan. Kami juga minta tembusan agar bisa kami pastikan pelaksanaannya di bawah," imbuhnya
Selain memastikan bantuan pusat tepat sasaran, Pemprov Jateng lanjut Ganjar juga akan memastikan bansos dari Provinsi tersalurkan.
Berbagai program bantuan telah dihitung untuk digelontorkan semuanya.
"Bantuan untuk sektor pertanian, nelayan, industri kecil menengah, jaminan sosial yang reguler sekarang kita keluarkan. Sehingga, kalau masyarakat bisa bertahan sampai tanggal 25 dan mereka taat, betul-betul bantuannya diterima," ucapnya.
Disinggung terkait perpanjangan PPKM Darurat, Ganjar mengatakan pelaksanaannya sudah ada petunjuk dari pusat.
Sekarang namanya bukan PPKM Darurat, melainkan pakai leveling mulai 3-4.
"Dari Kemendagri sudah keluar levelnya, mana level 3 dan 4. Ketentuannya masih tak jauh berbeda, hanya mungkin sisi wakti yang kemarin buka hanya sampai jam 8 malam, sekarang bisa jam 9 malam. Sama ketentuan terkait pedagang kecil Presiden sudah bicara ada pelonggaran," jelasnya.
Pemda lanjut Ganjar diberikan keleluasaan untuk mengatur. Meski tak semua daerah di Jawa Tengah masuk level 4, namun Ganjar meminta semua daerah melakukan hal yang sama.
"Kalau tidak, nanti muncul problem di daerah perbatasan. Khusus untuk Jateng, nanti kita akan bicarakan dengan Bupati/Wali Kota sebaiknya kita lakukan yang sama. Saya mendorong semuanya call tinggi saja, semua sama. Lebih baik kita menahan diri dulu agar bisa mengendalikan," ucapnya.
Pemetaan level lanjut Ganjar memang tidak sama dengan pemetaan zona. Namun intinya, data yang dipakai hampir sama.
"Sekarang tidak usah berdebat dengan data. Yang ada dilaksanakan. Justru asumsinya yang harus dibangun, semua levelnya tinggi, semua levelnya merah. Agar kita berhati-hati. Karena begitu kendor dan kita lengah, maka penularannya akan sangat cepat sekali," tandas Ganjar. ***